GOWA, BKM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI Arifah Fauzi mengapresiasi Pemprov Sulsel dan Pemkab Gowa atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Apalagi, Kabupaten Gowa menjadi daerah pertama di Sulsel yang menerapkan RBI ini di luar pulau Jawa. Program RBI merupakan wujud nyata pendekatan pentahelix, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat. Dengan penguatan partisipasi masyarakat, RBI diharapkan menjadi model pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
RBI merupakan program yang digagas Kementerian P3A dalam upaya memberikan pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan di desa. Jika dulu dilakukan dengan pendekatan sektoral, maka saat ini RBI dilakukan lebih kolaboratif.
Menteri P3A, Arifah Fauzi, mengatakan, saat ini jumlah perempuan dan anak di Indonesia menempati posisi 2/3 dari jumlah masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis untuk menuju Indonesia emas 2045.
Namun, masih ada tantangan yang dihadapi bersama dengan melihat dari indeks pembangunan gender dan indeks perlindungan anak, angka perkawinan anak, serta prevalensi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Dari survei yang dilakukan, ditemukan data bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Ini bukan angka yang sedikit sehingga perlu diperhatikan bersama.
”Untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, Kementerian tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Kita membutuhkan pendekatan kolaboratif yang menyeluruh yang berbasis kebutuhan nyata untuk masyarakat di akar rumput. Hari ini kita hadir untuk kegiatan peluncuran RBI. Ini sebuah inisiatif yang lahir dari semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan masyarakat khususnya perempuan dan anak,” kata Arifah.
Dikatakan, RBI ini adalah inisiasi yang strategis yang dirancang sebagai ruang yang aman, inklusif dan kolaboratif bagi seluruh warga desa, terutama perempuan dan anak untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam berpartisipasi di masyarakat.
”Melalui RBI kita akan menghadirkan wajah desa yang ideal di mana hak-hak warga terpenuhi terlindungi dari segala bentuk kekerasan daniskriminasi, ” papar Arifah saat melaunching RBI bersama Kadis P3A Sulsel Andi Mirna dan Wabup Gowa Darmawangsyah Muin di Posyandu Melati, Dusun Tamala’lang, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa pada Jum’at (23/5) lalu.
Dikatakan Arifah, RBI merupakan kelanjutan dari desa kelurahan yang ramah anak dan peduli perempuan. Dan Kabupaten Gowa merupakan daerah pertama di Sulsel yang melaunching program RBI dari tujuh titik launching yang telah dilaksanakan KemenP3A di Indonesia.
”RBI ini hadir berawal dari kegiatan retreat yang dijalani para menteri kabinet Merah Putih pasca dilantik oleh bapak Presiden Prabowo Subianto. Para menteri itu punya latar belakang berbeda-beda, ada politisi, akademisi dan lain sebagainya sehingga untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 menterinya harus saling kenal dan bekerja berkolaborasi, bersinergi dan bekerjasama. Semua masalah di masyarakat tidak bisa dikerjakan sendiri maka harus berkolaborasi. Ada tiga program kami ajukan ke bapak Presiden Prabowo Subianto, pertama adalah RBI, program kedua adalah Call Centre Sapa 129, ketiga adalah data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. Jika melihat ada kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak maka jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada Call Center Sapa 129 atau ke UPTD terdekat,” jelas Menteri P3A didampingi Dirjen Pemberdayaan Perempuan, Desy Andriani dan Stafsus Menteri P3A, Prof Majdah AA Nu’mang,
Arifah mengatakan, pihaknya menganalisa, mengapa terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak? Salah satu penyebabnya adalah pola asuh dalam keluarga dan pengaruh gadget yang tidak bijaksana karena anak-anak kita semakin tidak bisa diarahkan untuk menggunakan gadget.
”Alhamdulillah, saat ini Kementerian Kominfo telah membuat peraturan pemerintah yang bisa melindungi anak-anak kita dari pengaruh gadget dan dari Kementerian terkait yaitu seperti BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan Kementerian terkait lainnya sedang merumuskan apa langkah yang kira-kira bisa membatasi anak-anak kita dalam penggunaan gadget. Semoga upaya itu bisa dilaunching dan diresmikan bertepatan dengan Hari Anak pada 23 Juni 2025 mendatang,” kata Arifah.
Menteri P3A pun mengingatkan, RBI ini jangan hanya dijadikan simbol tapi harus diwujudkan sebagai wadah bersinergi menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
”Mari gunakan RBI ini untuk mengekspresikan diri, mendiskusikan dan mencari solusi bersama dalam menyikapi masalah kekerasan perempuan dan anak. Saya mengajak kepada seluruh kepentingan untuk saling bergandengan tangan memperkuat kolaborasi dan memastikan bahwa tidak ada satupun perempuan dan anak yang tertinggal dalam proses pembangunan bangsa,” tandas Menteri P3A.
Sementara itu, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, mengatakan,kunjungan Menteri P3A ini membuka kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dan masyarakat untuk bersinergi bersama menyikapi pemberdayaan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak.
Bagi Wabup Gowa, dipilihnya Gowa sebagai percontohan menjadi semangat baru bagi Pemkab Gowa agar semakin fokus dalam memfasilitasi program-program pemberdayaan ibu dan anak.
”Semoga program RBI ini dapat kami ciptakan ke seluruh desa dan kelurahan untuk kemudian bagaimana caranya pemberdayaan ibu dan anak di Kabupaten Gowa dapat terlaksana optimal sehingga kita betul-betul dapat mengurangi terjadinya tindak kekerasan perempuan dan anak. Alhamdulillah, Gowa menjadi daerah pertama di Sulsel yang melaunching RBI ini. Kita menjadi contoh bagi daerah lainnya di Sulsel, semoga bisa berjalan optimal ke depannya,” kata Darmawangsyah. (sar)