MAKASSAR, BKM–Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menuai kritik dari DPRD. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Makassar, Azwar Rasmin menyoroti lambatnya serapan anggaran Pemkot yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan hingga pertengahan Mei 2025.
Menurut data yang dihimpun Komisi C, realisasi belanja APBD Kota Makassar hingga memasuki bulan kelima masih di bawah 10 persen. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan, mengingat berbagai program pembangunan belum berjalan maksimal.
“Serapan anggaran yang rendah ini mencerminkan lemahnya eksekusi program. Kita sudah memasuki pertengahan tahun anggaran, tapi realisasinya belum mencapai dua digit. Ini patut menjadi perhatian serius,” ungkapnya, Minggu (25/5).
Ketua Komisi C DPRD Makassar menambahkan, lambannya serapan anggaran menjadi catatan penting terhadap kinerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang kini hampir genap 100 hari menjabat. Menurutnya, pada periode awal kepemimpinan seharusnya sudah ada langkah percepatan dalam pelaksanaan program prioritas.
“Momentum 100 hari kerja adalah fase penting untuk menunjukkan arah kebijakan dan keseriusan dalam mengeksekusi visi misi. Jika serapan anggaran masih stagnan, maka ada yang tidak berjalan di level pelaksana,” ujarnya.
Selain menyoroti serapan anggaran, Azwar juga menyinggung agenda pemilihan Ketua RT dan RW yang akan digelar pada Juni hingga Juli 2025. Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang seragam di seluruh wilayah kota.
“Proses pemilihan RT dan RW harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan adil. Jangan sampai ada perbedaan mekanisme antar-kelurahan yang bisa memicu ketimpangan dan konflik horizontal,” tegasnya.
Lanjut Azwar, mendesak Pemkot untuk segera menyusun pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan pemilihan RT/RW agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Ia juga mengingatkan agar agenda-agenda pemerintahan tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi menyentuh pada esensi pelayanan publik yang nyata.
“Kami akan terus mengawasi. DPRD punya fungsi kontrol, dan kami akan pastikan anggaran yang sudah disahkan benar-benar terserap dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya. (ita/rif)
