SINJAI,BKM– Pemerintah Kabupaten Sinjai terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting. Langkah serius ini terlihat melalui kegiatan Penguatan Perencanaan Aksi Konvergensi Stunting yang digelar di Aula Hotel Grand Rofina, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sinjai.
Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, hadir membuka acara secara resmi. Ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sinjai.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dari semua pihak untuk menangani stunting secara kolaboratif.
“Untuk mencegah dan mengatasi masalah stunting, diperlukan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien. Ini mencakup upaya pencegahan kasus baru melalui ‘upaya ekstra’ yang melibatkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari semua pihak,” lanjut Wabup.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber dari Provinsi Sulawesi Selatan yang turut hadir secara virtual dalam kegiatan ini.
Menurut Wabup, stunting bukan sekadar isu gizi. Ia adalah masalah pembangunan sumber daya manusia yang memerlukan perhatian jangka panjang.
“Percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan secara bersama-sama dengan sasaran kelompok prioritas untuk mencegah terjadinya kasus stunting,” tegasnya.
Wabup menjelaskan bahwa stunting tak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tapi juga memengaruhi perkembangan otak anak. Dampaknya pun bisa jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang.
Ia menyoroti pentingnya data yang valid dan akurat sebagai dasar untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi intervensi.
Wabup juga memberikan arahan khusus kepada para camat. Ia meminta agar desa dan kelurahan didampingi secara intensif. Lima layanan pokok harus dipastikan berjalan, yakni:
- layanan kesehatan ibu dan anak (KIA),
- konseling gizi terpadu,
- perlindungan sosial,
- sanitasi dan air bersih,
- serta pendidikan anak usia dini.
Semua ini perlu didukung lewat alokasi dana desa dan dana kelurahan.
Sementara itu, perangkat daerah diminta fokus melakukan intervensi di desa dan kelurahan prioritas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Seluruh kebijakan di atas membutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh pihak. Untuk itu, kita hadir bersama mengikuti kegiatan penguatan perencanaan ini dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan menggalang komitmen dari seluruh stakeholder,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Sinjai, Ketua DPRD, perwakilan Forkopimda, para camat, pimpinan OPD, Baznas, serta stakeholder lainnya.
Andi Mahyanto berharap kegiatan ini menjadi titik awal penguatan sinergi untuk mewujudkan Sinjai bebas stunting. Kolaborasi lintas sektor, baik kesehatan maupun non-kesehatan, disebut sebagai kunci keberhasilan.