MAKASSAR, BKM–Setelah melalui masa-masa sulit akibat pembatasan kegiatan selama pandemi, sektor perhotelan di Makassar akhirnya kembali melihat secercah harapan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah resmi mengizinkan pemerintah daerah untuk kembali menggelar berbagai kegiatan, termasuk rapat, pelatihan, dan seminar, di hotel serta restoran.
Keputusan ini disambut hangat oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang juga menopang PAD Kota Makassar.
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga menyampaikan respons terhadap kebijakan tersebut dimana, selama lebih dari dua tahun terakhir, industri perhotelan berada dalam kondisi nyaris lumpuh, terlebih karena mayoritas kegiatan pemerintah yang sebelumnya digelar di hotel, dialihkan ke kantor-kantor pemerintahan atau dilakukan secara daring.
”Sekitar 40 sampai 50 persen pemasukan hotel berasal dari kegiatan pemerintah. Jadi ketika semua kegiatan itu dialihkan, dampaknya sangat terasa. Banyak hotel yang terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja karena beban operasional tak lagi seimbang,” ungkapnya, Selasa (10/6).
Lebih jauh, Anggiat menekankan bahwa dampak dari pembatasan ini tak hanya dirasakan oleh pemilik hotel atau restoran semata. Rantai pasok yang mendukung operasional perhotelan mulai dari petani lokal, peternak ayam, hingga nelayan ikut terdampak. “Ada efek berantai yang sangat besar. Kebijakan ini bukan hanya menyelamatkan hotel, tapi juga membuka kembali ruang gerak bagi sektor-sektor pendukung lainnya,” ujarnya.
Kini, dengan keluarnya izin resmi dari Kemendagri, Anggiat melihat ada kesempatan besar untuk membangun kembali industri ini, meski dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap tantangan pascapandemi.
”Memang pemulihan tidak akan instan. Tapi ini adalah titik awal yang sangat penting. Presiden dan Mendagri sudah memberi dukungan moral dan arah yang jelas. Sekarang saatnya kita semua bangkit dan menata ulang strategi bisnis,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyatakan bahwa selama ini pelaku industri perhotelan telah menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah tekanan ekonomi yang berat. Ia menilai kebijakan baru ini sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi sektor pariwisata dan perhotelan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
”Kita tahu banyak hotel yang berinvestasi besar, membangun fasilitas, merekrut karyawan, namun akhirnya justru tidak bisa beroperasi maksimal. Ini saatnya pemda kembali aktif menggandeng hotel untuk berbagai kegiatan. Selain mendukung pemulihan ekonomi, ini juga bisa menciptakan efek domino bagi UMKM sekitar hotel,” jelasnya.
Legislator Fraksi Golkar Makassar ini juga berharap organisasi perangkat daerah (OPD) di Makassar segera merespons kebijakan ini dengan mulai menjadwalkan kegiatan-kegiatan di hotel sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum pandemi.
”Kalau hotel kembali jadi pusat kegiatan, maka pekerja kembali mendapat penghasilan, vendor makanan hidup lagi, pemasok sayur dan ikan tersenyum lagi. Ini bukan hanya soal bisnis, ini tentang menghidupkan kembali denyut ekonomi kota kita,” bebernya.
Kembalinya kegiatan pemerintah ke hotel dan restoran diharapkan tidak hanya menghidupkan industri yang sempat terpuruk, tetapi juga menjadi awal dari fase baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku ekonomi di Makassar. (ita)