int
Andi Pahlevi
Legislator Sebut Kantor Lurah Banyak Bermasalah
REPORTER:ARDHITA ANGGRAENI
EDITOR:WARTA SHALLY HIDAYAT
MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti kondisi pelayanan dasar di tingkat kelurahan yang dinilainya masih menjadi keluhan utama masyarakat. Terlebih lagi, dominasi keluhan warga terkait layanan administrasi dan fasilitas kantor kelurahan yang tidak memadai.
”Paling banyak itu keluhan soal pelayanan dasar di kelurahan, baik dari sisi respons petugas hingga kondisi sarana dan prasarana. Ada kantor kelurahan di Makassar yang tidak representatif, bahkan bocor dan rusak ketika hujan,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi, Selasa (10/6).
Dari total 153 kelurahan yang ada, menurutnya, Pemerintah Kota Makassar perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur yang menjadi fondasi utama pelayanan publik. Dalam beberapa kunjungan reses, warga mengeluhkan tidak bisa mengakses layanan karena kantor tutup saat hujan atau pegawai yang sulit ditemui.
”Bayangkan, warga mau urus surat-surat tapi tidak ada pegawai yang bisa ditemui. Kadang karena hujan, pegawai keluar, kantornya bocor, tidak layak pakai. Ini sudah jadi masalah menahun, tapi belum tuntas,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra Makassar.
Tak hanya soal infrastruktur, Andi Pahlevi juga menyoroti sistem birokrasi yang dianggap masih berbelit-belit. Ia menyebut banyak warga merasa dipersulit, meski bukan karena kesengajaan, melainkan karena sistem pelayanan yang belum sepenuhnya responsif.
“Pemerintah kelurahan itu seharusnya bersifat terbuka dan responsif, minimal bisa dihubungi saat kondisi darurat. Kita ingin kelurahan hadir sebagai garda terdepan pelayanan, bukan malah jadi hambatan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Idris, juga angkat suara terkait kondisi ini. Ia menilai rencana Pemkot Makassar untuk membangun tujuh kantor kelurahan dalam APBD Pokok 2025 merupakan langkah positif, namun belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.
”Masih ada 17 kelurahan yang menyewa tempat, dan itu menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur kita dalam memberikan pelayanan yang layak. Program pembangunan ini harus konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penuntasan persoalan legalitas aset sebelum proses pembangunan dilaksanakan. “Banyak kantor lurah yang belum dibangun karena lahan bermasalah, tidak bersertifikat, atau masih dikuasai pihak ketiga. Ini harus segera dituntaskan. ATR/BPN dan Pemkot harus duduk bersama menyelesaikan ini secara hukum,” tegasnya.
Idris menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Aset oleh Pemkot Makassar, namun ia berharap kinerja Satgas tersebut benar-benar terukur dan tidak hanya bersifat administratif semata. “Kami di Komisi A siap mendorong dan mengawal agar upaya ini bukan sekadar pencitraan. Yang kita butuhkan adalah hasil konkret aset tertib, kantor kelurahan layak, dan pelayanan publik meningkat,” tuturnya. (ita)
=================================================================
int
DORONG–Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendorong penyelesaikan pembangunan Jembatan Barombong.Hal ini dkarenakan kemacetan kerap terjadi dan pertumbuhan kota kedepan.Tampak jembatan Barombong.
Appi Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Barombong
MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar terus mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur strategis di wilayah Perkotaan.
Salah satunya adalah percepatan pembangunan Jembatan Barombong, yang kini menjadi fokus utama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tahunan, yang digelar di Hotel Rinra, Selasa (10/6).
Munafri menegaskan komitmen kuat Pemkot Makassar untuk membenahi fasilitas publik, termasuk menyelesaikan pembangunan Jembatan Barombong.
“Membangun fasilitas publik adalah prioritas. Jembatan Barombong tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. Ini soal kemacetan, mobilitas warga, dan pertumbuhan kota ke depan,” tegas Munafri yang akrab disapa Appi.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk GMTD, untuk terlibat aktif dalam proses percepatan pembangunan tersebut. Pihaknya, di pemerintah kota dan Provinsi sudah berkomitmen perluasan jalan lewat pembangunan jempabatan.
“Sekarang saatnya semua pihak bergandeng tangan. Kami berharap GMTD bisa turut memberikan dukungan nyata,” tambahnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan proaktif Wali Kota Makassar dalam menjawab tantangan pembangunan kota yang terus berkembang.
Pemkot berharap seluruh elemen, termasuk pihak swasta, turut serta dalam membangun Makassar yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.
“Penataan ruang disini, harus lebih tertib dan tidak menimbulkan konflik kepemilikan atau kesan pembangunan yang tidak terkendali,” tuturnya.
Appi juga menyoroti pentingnya pengelolaan lahan dan kesesuaian pembangunan oleh GMTD agar sejalan dengan arah program strategis Pemkot Makassar.
“Kami meminta agar proses pembangunan yang dilakukan GMTD sejalan dengan rencana kota,” ujarnya.
Sebagai langkah penguatan manajemen dan koordinasi, pihak Pemkot mengusulkan perombakan struktur Dewan direksi dan komisaris di tubuh GMTD.
Salah satu nama yang telah resmi bergabung adalah Ridwan Jabir sebagai komisaris baru.
“Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Pak Ridwan, kami optimis GMTD bisa lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan Kota Makassar,” tandasnya. (rhm)
=================================================================
Pemkot Wajibkan Produk UMKM Hadir di Setiap Hotel
MAKASSAR, BKM–Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dan Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa menghadiri launching Gerai UMKM yang digelar di Hotel Gammara, Selasa (10/6).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem UMKM di Kota Makassar melalui penyediaan ruang promosi, pemasaran, serta fasilitasi produk-produk lokal yang memiliki daya saing.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskaan, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gerai in diharapkan menjadi wadah permanen bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan terhubung langsung dengan pasar yang lebih luas.
“Salah satunya dengan mendorong sinergi antara UMKM lokal dan sektor bisnis modern seperti hotel, supermarket, dan pusat perbelanjaan,” hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri kegiatan launching gerai UMKM di Hotel Gammara.
Menurutnya, ke depan setiap pembangunan Hotel atau pusat ritel di Makassar akan diwajibkan memiliki mitra UMKM sebagai bagian dari proses perizinan. Nanti harus ada UMKM partner di setiap hotel, supermarket.
“Kalau mereka mengurus izin mendirikan bangunan, harus disertakan juga komitmen bermitra dengan UMKM lokal. Ini bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat,” tegas Munafri.
Appi menegaskan, produk-produk UMKM yang ditampilkan harus merupakan produk asli Makassar, bukan barang impor atau sekadar titipan dari luar daerah.
“Produk yang masuk harus betul-betul khas Makassar. Kita ingin dorong identitas lokal lewat produk yang berkualitas dan bisa dibanggakan,” ujarnya.
Munafri juga menyampaikan bahwa Pemkot Makassar akan mulai menerapkan kebijakan belanja barang dan jasa pemerintah dengan melibatkan UMKM lokal, termasuk dalam pelaksanaan event berskala besar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
“Setiap kegiatan yang melibatkan banyak peserta harus tersupport oleh UMKM. Kami juga akan mengalokasikan belanja pemerintah untuk produk UMKM sebagai wujud nyata pemberdayaan,” tambahnya.
Guna mempermudah akses konsumen terhadap produk UMKM, Pemkot juga akan menyediakan gerai-gerai di hotel atau titik strategis lainnya agar tamu bisa langsung membeli tanpa harus keluar jauh dari tempat menginap.
“Tamu hotel bisa langsung order dan pick-up di concierge atau lobby saat check-out. Kita ingin membangun ekosistem baru di mana produksi, pemasaran, hingga pengantaran bisa berjalan terintegrasi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi besar ini, Munafri juga menyebut tengah mempersiapkan berbagai event nasional hingga internasional yang akan rutin digelar setiap bulan di Makassar. Kegiatan tersebut akan menjadi panggung besar bagi produk lokal untuk dikenal lebih luas.
“Kami sedang menyusun satu event besar dengan gaung nasional hingga internasional tiap bulannya. Termasuk di bulan Ramadan dan momentum lain seperti Makassar Half Marathon (MHM),” tutur Munafri.
Wali Kota menutup dengan menyampaikan bahwa Pemkot segera meresmikan gerai UMKM dan menyerahkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan dan dukungan nyata terhadap pelaku usaha lokal.
“Kita juga akan dorong komunitas-komunitas besar untuk menjadikan Makassar sebagai tuan rumah acara mereka,” tambah dia. (rhm)
============================================================
MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam membuka ruang investasi strategis di sektor industri maritim.
Oceva merupakan perusahaan nasional yang bergerak di industri hilirisasi hasil laut, menargetkan investasi dalam waktu enam bulan ke depan.
“Karena investasi ini membutuhkan dukungan resmi dari pemerintah provinsi, maka harus diawali dengan nota kesepahaman (MoU) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya akan diterbitkan surat dukungan yang ditandatangani oleh kepala daerah,” ujar Jufri Rahman, di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/6).
Jufri pun menyarankan Takalar sebagai lokasi utama pembangunan pabrik tersebut, mengingat kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi rumput laut terbesar di Sulawesi Selatan.
“Mereka membutuhkan lahan minimal 11 hektare. Saya sudah sarankan Takalar karena dekat dengan sumber bahan baku, sehingga bisa menekan biaya mobilisasi,” ungkapnya.
Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung rumput laut nasional. Sentra utama produksi berada di wilayah Takalar, Maros, Pangkep, Bone, dan Selayar. Produk rumput laut dari daerah ini sebagian besar diekspor ke Tiongkok, Jepang, dan Eropa.
Sementara itu, Founder Oceva, Fahrana Amelia Lubis, menjelaskan bahwa rencana investasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis perusahaan yang telah dikembangkan sejak tahun lalu.
“Agendanya adalah audiensi terkait dengan pengembangan industri rumput laut di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Takalar dan Maros. Hari ini kita melakukan audiensi untuk meminta dukungan Pemerintah Provinsi. Tujuannya memperkuat rencana masuknya investasi asing di sektor pengolahan rumput laut,” kata Fahrana.
Fahrana menambahkan, Sulawesi Selatan dipilih karena menjadi salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.
“Ini kan salah satu produsen rumput laut terbesar di Indonesia. Sekitar 65 persen rumput laut nasional diproduksi di Sulawesi Selatan. Itu sebabnya Makassar menjadi pilihan pilot project hilirisasi rumput laut ini,” tambahnya.
Ia mengatakan, dampak terhadap masyarakat jika pabrik ini berjalan adalah untuk pemerataan sirkulasi ekonomi, sirkulasi pemerataan kekayaan yang tidak hanya industri saja yang mendapat benefit.
Tapi juga masyarakat, dan petani rumput laut melalui sistem yang akan berkeadilan. Bahkan, jika proyek ini berjalan sukses, Oceva berencana memperluas pengembangan industri rumput laut ke provinsi lain di Indonesia.(jun)