BHS Harap Jalur Kereta Api ke MNP Dapat Segera Terealisasi

MAKASSAR, BKM — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambany Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maros dan Kota Makassar, pada Kamis, 12 Juni 2025. Kunjungan ini dalam rangka menyerap aspirasi dari stakeholder yang ada.
Di Kabupaten Maros, Bambang Haryo Soekartono yang akrab disapa BHS mengunjungi Stasiun Mandai. Sedangkan di Kota Makassar, BHS mengunjungi Pelabuhan Makassar New Port (MNP) Makassar.
Di Stasiun Mandai, BHS disambut Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Deby Hospital di Stasiun Mandai, Maros dan Manager KAI Makassar-Parepare, Widhiasukma Dananjaya bersama rombongan.
Pada kesempatan tersebut BHS menyoal upaya pembebasan lahan yang akan menghubungkan jalur dari Stasiun Mandai hingga ke Pelabuhan Makassar New Port.
”Jadi untuk menghubungkan jalur dari Stasiun Mandai ke Pelabuhan Makassar dibutuhkan jalur sekitar 14 kilometer. Untuk pembangunannya dibutuhkan anggaran sekitar Rp32 miliar per kilometer. Untuk menuntaskannya memang tidak membutuhkan dana terlalu besar dibandingkan keuntungan yang bakal diraih masyarakat dan para pelaku usaha yang memanfaatkan jasa transportasi kereta api ini,” kata BHS.
Pada kesempatan tersebut BHS juga menyoroti lahan yang akan dilalui jalur kereta api ini. Dimana, ada di antaranya termasuk tanah milik Pemerintah Kota Makassar. Untuk pengadaannya tidak membutuhkan anggaran. Tapi hanya berupa transfer aset. Dimana, di atas aset pemerintah daerah tersebut akan dibangun jalur relnya. Ini yang masih berprogres,”
”Kita tentu berharap kerja sama antara pihak pemerintah daerah dengan tim dari kementerian dapat lebih dipererat lagi. Karena pengadaan jalur kereta api ini akan sangat membantu kelancaran usaha masyarakat. Masyarakat tidak lagi bergantung pada mobil pengangkutan untuk mengangkut hasilnya. Apalagi, biaya yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar,” tutur BHS.
Saya sebenarnya dari dulu menginginkan pembangunan kereta api itu dari kota besar dulu. Kota besar ke kota kecil. Sehingga, apa mobilisasi masyarakat tentu muncul, ada pergerakan ekonomi, istilahnya urbanisasi. Urbanisasi ke kota, dari kota kecil menuju ke kota besar begitu pun sebaliknya,” tuturnya.
Ditambahkan, dengan progres KA Makassar-Parepare, pihaknya mengharapkan pemerintah agar menuntaskannya. Paling tidak menembus MNP yang selama ini hanya beroperasi antar-kabupaten Maros-Barru. Namun belum sampai di Kota Parepare maupun Kota Makassar.
”Kita sangat harapkan, sehingga kereta api Makasar-Parepare betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kita sangat mengharapkan dituntaskan. Karena jumlah penduduk di Sulsel ini sangat besar dan mobilitasnya juga sangat tinggi,” ujarnya.
Sementara Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Deby Hospital, menambahkan, progres
paling dekat saat ini adalah menyambungkan dan mengintegrasikan dengan Pelabuhan Makassar New Port. Untuk pengadaan tanahnya sendiri sudah mencapai 70 persen.
Hospital berharap, proses pembebasan lahan tersebut segera dirampungkan. Sehingga jalur KA dari Kota Makassar ke Stasiun Mandai dan stasiun lain di Kabupaten Barru bisa terealisasikan. Jadi akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
”Kami berharap, setelah ini bisa terintegrasi dengan MNP, kalau kita lihat di sini banyak industri, tidak hanya semen dari Tonasa, dari Bosowa dan komoditas lainnya. Sebenarnya harapan kami adalah menekan biaya logistik,” tutur Hospital kepada wartawan di Stasiun Mandai.
Juga bila melihat sudut pandang dari sisi perhubungan transportasi laut, mengingat pelabuhan MNP maupun di Pelabuhan Bitung akan menjadi Hub berskala Internasional, maka potensi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi akan semakin besar.
”Harapannya, kami mengambil peran di situ, meningkatkan tidak hanya di bagian barat Indonesia, tapi bagian timur yang menjadi sentral dari Indonesia ini juga ikut andil di situ,” paparnya. (mir)