MAKASSAR, BKM–Rencana pelantikan pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Kota Makassar, Senin (16/6) hari ini, mendapat dukungan penuh dari Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar.
Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, menilai, langkah ini sebagai bagian dari penyegaran yang diperlukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks.
”Pelantikan ini bukan sekadar mutasi administratif. Ini adalah upaya strategis untuk memastikan bahwa birokrasi kita tetap bergerak dinamis dan adaptif. Pemerintah kota butuh struktur yang solid dan responsif, terlebih menghadapi sisa waktu pelaksanaan RPJMD,” ungkapnya, Minggu (15/6).
Lanjut legislator Fraksi Gerindra Makassar ini menyebut bahwa DPRD, khususnya Komisi A yang membidangi pemerintahan, terus mengawal proses ini dari sisi prosedur, akuntabilitas, dan relevansi penempatan jabatan. “Selama prosesnya memenuhi mekanisme yang berlaku dan berdasarkan pada pertimbangan kinerja serta kebutuhan organisasi, kami sangat mendukung. Karena stagnasi birokrasi justru bisa menghambat pencapaian program strategis daerah,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Udin Saputra Malik, menyebut pelantikan ini sebagai langkah taktis yang bisa menjadi pintu masuk menuju reformasi birokrasi yang lebih progresif. Ia menilai kebijakan wali kota untuk menempatkan figur-figur baru di posisi strategis adalah bentuk itikad kuat dalam membentuk pola kerja yang lebih segar dan produktif.
”Pak wali dan timnya saya lihat tidak asal menunjuk. Orang baru di tempat baru punya potensi menghadirkan cara pandang baru, sekaligus menggugah zona nyaman yang selama ini bisa saja jadi penghambat,” katanya.
Menurutnya, penyegaran birokrasi sangat penting, tidak hanya untuk memperbaiki performa struktural, tetapi juga sebagai strategi menghilangkan pola kerja lama yang tidak efektif. Ia menambahkan bahwa momentum pelantikan ini bisa menjadi awal dari pembenahan budaya organisasi.
”Yang bagus harus dipertahankan, yang menghambat harus dikoreksi. Pelantikan ini bukan soal siapa, tapi soal sejauh mana pejabat baru mampu menjawab kebutuhan publik dengan cara yang lebih inovatif dan cepat,” tegas legislator dari Fraksi PDIP itu.
Menanggapi penunjukan sejumlah pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt), dewan menilai hal tersebut sebagai pendekatan transisi yang bijak. Udin bahkan menyebut plt sebagai ‘ruang uji adaptasi’ sebelum penugasan definitif.
”Ini seperti test drive. Kita bisa ukur kemampuan mereka beradaptasi dan mengeksekusi tugas kalau sukses, tinggal lanjutkan. Tapi kalau gagal beradaptasi, bisa dikoreksi tanpa mengganggu sistem,” katanya.
Ia dengan penekanan bahwa Komisi A akan tetap menjalankan fungsi kontrol, termasuk mengevaluasi dampak rotasi terhadap percepatan pelayanan publik. “Yang paling penting, pelantikan ini harus memberi dampak nyata. Bukan hanya pergeseran jabatan, tapi penguatan tata kelola pemerintahan demi kepentingan masyarakat luas,” tuturnya. (ita)