MAROS, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tengah bersiap menghapus tenaga honorer. Pemkab masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penghapusan tenaga honorer secara nasional.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maros, Andi Sri Wahyuni AB, menyatakan, hingga kini pihaknya belum mengambil keputusan final terkait nasib tenaga honorer di daerah tersebut.
”Langkah yang kami ambil saat ini masih dalam tahap konsultasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk menjadi pertimbangan pimpinan daerah sebelum menetapkan kebijakan,” ujarnya,
Menurutnya, saat ini terdapat 5.091 tenaga honorer yang masih aktif bekerja di lingkungan Pemkab Maros.
”Semua tenaga honorer dinyatakan aktif, karena saat proses pendataan masing-masing telah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari atasan langsung mereka,” jelasnya.
SPTJM tersebut menjadi dasar keabsahan status keaktifan para tenaga honorer, setelah diverifikasi oleh pimpinan unit kerja masing-masing.
Ia juga menambahkan, tenaga honorer kategori dua (K2) termasuk dalam total jumlah tersebut.
Lebih lanjut Andi Sri Wahyuni menegaskan, Pemkab Maros telah menghentikan perekrutan tenaga honorer baru sejak tahun 2022, sesuai regulasi yang berlaku.
”Sejak 2022 kami tidak lagi melakukan penerimaan tenaga honorer baru,” tutupnya. (ari/c)
