Site icon Berita Kota Makassar

Kinerja OPD Lemah, Pejabat Baru Diminta Tak Sekadar Gaya

‎MAKASSAR, BKM–Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso melontarkan kritik keras terhadap pelantikan pejabat baru di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dalam pernyataan politiknya, ia menuntut agar para pejabat yang baru dilantik tidak hanya sibuk dengan seremoni jabatan, melainkan fokus pada realisasi program dan tanggung jawab pelayanan publik.

‎”Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, tapi ini bukan hadiah. Ini amanah. Jabatan publik adalah alat perjuangan politik pemerintahan yang harus dijalankan dengan etos kerja, inovasi, dan integritas,” tegas Andi Hadi saat diwawancarai di Gedung DPRD Makassar, Rabu (18/6).
‎‎Legislator asal Dapil Tamalanrea-Biringkanaya ini menyoroti capaian program sejumlah OPD yang dinilainya stagnan. Hingga pertengahan tahun anggaran 2025, realisasi masih di bawah 20 persen. Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya kendali birokrasi.
‎”Seharusnya sekarang sudah tembus 50 persen lebih. Kalau realisasi lambat, program strategis bisa tertunda. Yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi rakyat,”kritiknya.

‎‎Tak hanya menyoal kinerja, Andi Hadi juga menyinggung dampak dari rendahnya performa OPD terhadap struktur keuangan daerah. Menurutnya, pelambatan serapan anggaran berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam mengejar target surplus APBD dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎”Bagaimana kita bisa bicara surplus anggaran, kalau pejabat tidak tahu menggerakkan roda ekonomi daerah? Jangan hanya duduk di kantor, tapi harus mampu memahami fungsi dan target SKPD masing-masing,”tegasnya.

‎‎Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan pejabat baru merupakan refleksi dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Untuk itu, ia berharap pejabat yang telah dilantik mampu menjadi wajah dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
‎”Jangan ulangi kesalahan lama. Bekerjalah secara profesional, jauhkan diri dari praktik koruptif, dan jadilah pejabat publik yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat,”tutup Andi Hadi Ibrahim Baso. (ita/rif)

Exit mobile version