MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Demokrat DPRD Kota Makassar Rezki, menyuarakan keprihatinan terhadap kacau-balaunya distribusi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar, khususnya di wilayah Ballaparang.
Anggota dewan dua periode ini menyerap langsung keluhan warga, yang menilai bantuan PKH tak kunjung tepat sasaran. Warga mempertanyakan validitas data dan keadilan distribusi, lantaran banyak masyarakat berpenghasilan rendah justru tak tersentuh bantuan sosial.
”Ibu, di sini masih banyak warga yang gajinya bahkan tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi bantuan PKH tidak pernah mereka terima,” keluh Indah, salah satu warga yang hadir menyampaikan aspirasinya.
Keluhan itu bukan kali pertama disuarakan. Menurut warga, problematika ini sudah berlarut selama lebih dari satu dekade, namun belum pernah ditangani secara tuntas.
”Ini bukan baru. Sudah saya sampaikan sejak sepuluh tahun lalu. Tapi sampai sekarang, suara kami belum dianggap. Ini bukan soal pribadi, ini soal hak warga,” tegas Indah.
Menanggapi aduan konstituennya, Rezki menyayangkan masih kuatnya praktik ‘titip-menitip’ dalam distribusi PKH, yang mengakibatkan ketidakadilan struktural dalam bantuan negara tersebut.
”Sudah terlalu sering saya temui kasus seperti ini. Orang punya mobil, rumah bagus, tapi masuk daftar penerima. Sementara warga yang susah justru dibiarkan,” tegas politisi muda Demokrat ini.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Makassar yang membidangi perekonomian dan keuangan, Rezki mendorong reformasi serius dalam mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Ia mengingatkan, RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan paling bawah tak boleh bermain-main dengan amanah.
”Saya minta RT dan RW jangan main mata. Lakukan pendataan ulang secara objektif. Kalau masih ada warga kaya yang menerima, itu kegagalan sistem yang harus segera dibenahi,” serunya.
Lebih jauh, Rezki menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung aduan ini hingga ke Dinas Sosial Kota Makassar, sebagai institusi teknis penanggung jawab program PKH. Ia meminta pendataan diperbarui secara menyeluruh, agar bantuan tepat menyasar kelompok rentan yang memang membutuhkan.
”Saya tidak akan biarkan warga miskin hanya jadi penonton saat anggaran sosial digelontorkan. Pendataan harus cepat, valid, dan adil. Ini soal kepercayaan publik pada negara,” tuturnya.
Isu PKH tak hanya menjadi cermin persoalan teknis lapangan, tapi juga simbol ketimpangan dalam birokrasi bantuan sosial yang kerap dijadikan alat politik kekuasaan. (ita/rif)
