MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Salman Alfariz Karsa Sukardi memuji Dinas Penanaman Modal (DPB) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, Salman Alfariz memberikan catatan buat PTSP,
“Saya berharap meski anggarannya diparsial, tapi tak menghalangi semangat teman-teman DPMPTSP untuk berkarya demi pembangunan provinsi sulawesi selatan”ucap Salman Alfariz, pada rapat kerja Komidi C dengan agenda Pembahasan LHP BPK Atas LKPD Provinsi Sulawesi selatan TA 2025 bersama PTSP, Jumat (20/6).
Menurut Salman, masih banyak antusiasme dari perusahan besar di Sulsel yang ingin berinvestasi, meski ada juga yang tutup mata untuk berinvestasi. “Alasannya banyak birokrasi dilakukam untuk berinvestasi. Salah satu contoh ketika kami melakukan kunjungan disejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) diantaranya zona. Jangan sampai ada yang menjadi penghambat,”jelasnya.
Dikemukakan bila bagaimana kemudahan investasi masuk agar pajak-pajak yang sangat besar dari beberapa THM yang kita tahu telah menyerap ribuah pekerja.
Hal sama disampaikan legislator Gerindra H Patudangi. Menurutnya, PTSP merupakan pintu masuk pendapatan. “Jika PTSP mengabaikan perizinan, maka tentu akan menyulitkan pendapatan.”jelas Patudangi.
Meski diakui kalau persoalan izin memang sangat tehnis.
Demikian pula yang disampaikan legislator Nasdem Capt Hariady. Hadiay menjelaskan bahwa jika jika membaca regulasinya tak ada yang sulit dalam mengeluarkan izin, bahkan banyak kemudahan.
Sebelumnya, rapat kerja dipimpin politisi Partai Gerindra selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel Fadel Muhammad Tauphan Ansar juga banyak mengulas soal THM yang ditutup atau disegel.
Padahal managemen THP sudah lama mengurus izin, tapi folloup nya tidak ada. “Ini juga jadi bahan perhatian dari PTSP.”pinta Fadel Tauphan Ansar.
Sebelumnya Kadis PTSP Asrul Sani juga berharap ada dukungan dari legislatif. Asrul yang juga mewakil gubernur Sulsel pada pada bidang perizinan mengakui bila untul pembangunan berkelanjutan perlu didorong peran dunia swasta.
Sekretaris PTSP melaporkan pada APBD pokok 2025, pagu anggaran sebesar Rp 18,272.568.154 miliar diparsial menjadi 15.106.963.380 miliar. Rapat kerja juga dihadiri tenaga ahli Dr Imran Eka Saputra. (rif)