MAKASSAR, BKM–Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), William menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang menyoroti tiga isu strategis yang membutuhkan intervensi serius pemerintah.
Seperti tata kelola SPMB, pembenahan infrastruktur drainase, serta penguatan partisipasi publik dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Dalam sesi dialog bersama konstituen, William secara khusus menekankan bahwa sistem zonasi dalam SPMB 2025 harus ditegakkan secara adil, tanpa celah manipulasi data administrasi.
”Kami mencatat adanya praktik pemindahan alamat dalam Kartu Keluarga secara tidak sah menjelang SPMB 2025. Ini adalah bentuk pelanggaran moral terhadap prinsip keadilan pendidikan. Pemerintah harus memperketat verifikasi domisili,” ujar William.
Menurutnya, sistem zonasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar aturan administratif, melainkan harus dilihat sebagai instrumen kebijakan untuk pemerataan kualitas pendidikan antarsekolah dan wilayah.
”Jangan sampai anak-anak dari lingkungan sekolah justru tersingkir karena praktik curang dari pihak yang ingin masuk ke sekolah favorit. Ini menimbulkan ketimpangan dan harus disikapi secara politik,” tegasnya.
Politikus tiga periode ini juga menyoroti perlunya negara hadir bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ia menyebut bahwa kebijakan pendidikan wajib 12 tahun harus diterjemahkan dalam bentuk dukungan konkret di lapangan.
”Pendidikan adalah hak dasar. Pemerintah Kota Makassar sudah memiliki program agar seluruh anak wajib sekolah. Tinggal bagaimana kita pastikan implementasinya tepat sasaran,” imbuhnya.
Tidak hanya sektor pendidikan, William juga menyinggung permasalahan drainase yang buruk di sejumlah wilayah Makassar. Ia menyampaikan bahwa persoalan ini bukan hanya teknis, melainkan menyangkut tata kelola pembangunan yang harus segera dibenahi.
”Drainase yang menyebabkan banjir harus diidentifikasi, didata, dan diprioritaskan dalam alokasi anggaran. Saya akan mengawal proses ini agar tidak menjadi agenda musiman semata,” tegas Anggota Komisi B DPRD Makassar itu.
Sementara itu, terkait persoalan kebersihan lingkungan, William menilai bahwa persoalan ini tak bisa ditangani hanya dengan pendekatan top-down. Ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih dan sehat.
”Ini soal kesadaran kolektif. Pemerintah bisa hadir dengan kebijakan dan petugas, tapi tanpa dukungan warga, hasilnya tidak akan maksimal. Ini tanggung jawab bersama,” tutupnya. (ita/rif)
