BULUKUMBA, BKM–Legislator Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andi Muzakkir Aqil menyatakan pentingnya transformasi terus menerus di tubuh Polri. Dia berharap Hari Bhayangkara ke-79, menjadi momentum bagi Polri untuk refleksi.
“Semoga peringatan Hari Bhayangkara tahun ini bukan sekadar seremoni, namun menjadi momentum reflektif bagi Polri untuk berbenah memperbaiki kekurangan,” ungkap Andi Muzakkir Aqil, Senin (30/6).
Andi Mudzakkir yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini, berpendapat, bahwasanya, Polri juga harus memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, masyarakat benar-benar akan merasakan kehadiran Polri sebagai pengayom.
Menurutnya, usia 79 tahun adalah fase penting bagi Polri untuk melakukan introspeksi dan reformasi di berbagai bidang, terutama kematangan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi.
“Banyak yang telah dicapai, tetapi tidak sedikit pula yang masih harus dibenahi. Tantangan Polri jauh lebih kompleks di era digital saat ini,” jelas legislator DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Sulsel 2 tersebut.
Politisi muda berlatar praktisi hukum ini, lebih dalam berpandangan pentingnya Polri menjawab tantangan zaman. Andi Muzakkir Aqil menyebut, kejahatan tidak lagi sebatas tindakan konvensional, seperti pencurian atau perampokan. “Kini muncul kejahatan berbasis teknologi, seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, hingga penyebaran hoaks dan disinformasi,” kata dia.
“Semua kompleksitas ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Polri. Dunia bergerak cepat, jenis kejahatan semakin variatif. Maka Polri harus terus bertransformasi,”sambung Andi Muzakkir Aqil.
Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tubuh Polri. Penegakan hukum harus mengedepankan pendekatan humanis, inklusif, adaptif, dan tidak sekadar represif.
“Pentingnya transformasi pola pikir, budaya kerja, serta sistem penegakan hukum yang tidak hanya tegas tetapi juga memanusiakan. Reformasi birokrasi, peningkatan profesionalisme, dan integritas adalah pekerjaan simultan yang tidak boleh berhenti,”ungkapnya.
Di tengah era disrupsi informasi, kepercayaan publik juga menjadi tantangan besar bagi Polri. Sebab itu, dia menyebut pentingnya membangun relasi yang kuat dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, dan komunitas harus dilakukan secara tulus, bukan sekadar formalitas.
“Polri harus tampil sebagai mitra strategis masyarakat, bukan semata penegak hukum. Upaya membangun kepercayaan ini adalah kunci,”jelasnya.
Andi Muzakkir juga mengapresiasi langkah Polri yang mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik. Misalnya melalui aplikasi Super Apps Presisi dan LAPOR yang membuat proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.
“Ini menunjukkan komitmen Polri untuk terus memperbaiki diri, mendekatkan layanan kepada masyarakat, dan memangkas birokrasi yang berbelit,” ujarnya memuji.
Namun demikian, Andi Muzakkir tak menutup mata bahwa masih ada oknum di tubuh Polri yang mencoreng nama institusi. Fenomena ini, kata dia, kerap menjadi sorotan tajam publik, terlebih di era media sosial yang serba cepat dan kerap bias.
“Ini tantangan besar. Perbaikan kualitas SDM menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Meminimalisir bahkan menghapus keberadaan oknum adalah tugas berat yang harus dijalankan dengan serius,”tegasnya.
Andi Muzakkir mengapresiasi salah satu kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membuka jalur rekrutmen khusus bagi para santri pada penerimaan anggota Polri tahun 2025. “Ini langkah bagus. Semoga dengan jalur santri ini, Polri bisa mendapatkan anggota yang tidak hanya kuat secara intelektual tetapi juga berakhlak, beretika, dan berjiwa humanis,” jelasnya. (ful/rif)