MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Nasdem selaku Ketua DPRD Makassar, Supratman, tak menutup kekesalannya dengan mengecam keras ketidakhadiran para pimpinan OPD dan menyebut kehadiran mereka telah digantikan oleh Laskar Pelangi istilah satir untuk staf non-ASN yang tidak memiliki otoritas maupun kapasitas menjawab persoalan publik.
”Ini bukan forum hiburan. Kami membahas pertanggungjawaban anggaran. Tapi yang dikirim OPD hanya pelengkap penderita,” tegas Supratman dari podium rapat paripurna, Selasa (1/7).
Kekesalan itu muncul lantaran agenda penting DPRD Kota Makassar untuk membahas pertanggungjawaban anggaran nyaris kehilangan marwah. Rapat Paripurna yang digelar mendadak menjadi sorotan, bukan karena bobot materinya, melainkan lantaran deretan kursi kosong yang ditinggal para kepala OPD yang hadir justru para staf, bahkan sebagian bukan ASN.
Rapat itu sejatinya merupakan forum konstitusional untuk menilai laporan pertanggungjawaban Pemkot Makassar atas pelaksanaan APBD 2024. Namun, ironi muncul ketika para pejabat yang paling bertanggung jawab justru mangkir.
Alih-alih menunjukkan rasa hormat terhadap lembaga legislatif, kehadiran para staf non-struktural justru dianggap sebagai pelecehan terbuka terhadap mekanisme pemerintahan. Sikap ini mempertegas lemahnya etika birokrasi dalam menjunjung akuntabilitas dan transparansi anggaran.
”Kalau wali kotanya ke luar negeri, bukan berarti seluruh OPD boleh ikut jalan-jalan. Ketidakhadiran ini adalah bentuk pembangkangan birokrasi terhadap forum yang sah dan legal,” kecamnya.
DPRD bahkan mencium adanya pola pengabaian sistematis dari jajaran Pemkot terhadap kewajiban hadir dalam forum-forum strategis. Sebuah sinyal buruk bahwa sebagian OPD mulai menganggap sidang legislatif hanyalah formalitas tanpa konsekuensi.
”Ini pembahasan anggaran dan RPJMD. Kalau ini dianggap remeh, maka seluruh arah pembangunan kota dipertaruhkan,” ucapnya.
Rapat paripurna memang tetap berjalan. Tapi makna forum itu telah ternoda oleh ketidakhadiran para pemangku kebijakan. Dan DPRD tak tinggal diam. Supratman memastikan ketidakhadiran itu akan menjadi catatan khusus dan menjadi dasar evaluasi keras dalam sidang-sidang mendatang.
”Kalau ini dibiarkan, maka yang datang berikutnya mungkin hanya petugas parkir,” sindirnya.
Diketahui, absennya Wali Kota Munafri Arifuddin sendiri karena tengah menghadiri World Cities Summit Mayors Forum di Austria. Namun, kepergian wali kota seharusnya tidak menjadi alasan institusi kehilangan kepala.
Suasana ruang paripurna hari itu menjadi cerminan buruk hubungan eksekutif dan legislatif di Makassar. Dan jika OPD terus mengabaikan kehadiran dalam forum resmi, maka publik patut bertanya siapa sesungguhnya yang mengendalikan jalannya pemerintahan. (ita/rif)