MAKASSAR, BKM — Bagi banyak orang, jika terjadi permasalahan di pelabuhan dan kapal laut, yang kerap jadi sasaran untuk disalahkan adalah PT Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia). Padahal, ada banyak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan pelabuhan untuk mengurusi penumpang dan barang bawaannya.
”Jadi, jangan Pelni terus yang disalahkan kalau ada masalah di pelabuhan atau di kapal. Meskipun kapalnya milik Pelni, tapi ada stakeholder lain yang mengurusi penumpang. Baik ketika berada di terminal, ruang tunggu hingga naik ke kapal. Kalau sudah di atas kapal, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelni,” terang Darman, Kepala Cabang PT Pelni Makassar dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis (3/7).
Salah satu yang baru-baru ini sempat viral di media sosial adalah soal barang bawaan salah seorang penumpang, yang disebutkan mesti dibayar. Komentar pun bermunculan, yang sebagian diantaranya menyoroti Pelni.
Darman menjelaskan bahwa Pelni memiliki aturan terkait barang yang bisa dikategorikan sebagai bawaan penumpang, yakni beratnya maksimum 40 kg. Jika ada kelebihan bagasi, diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas redpack. Selebihnya masuk kategori kargo.
”Barang bawaan penumpang yang bebas biaya volume maksimum 0,1 meter kubik, dimensi maksimum 70 x 40 x 35 cm, dengan berat maksimul 40 kg. Untuk dimuat di layanan redpack ukuran barang maksimal 50 kg dan volume maksimal 0,25 meter kubik per kantong,” tambah Darman.
Disebutkan Darman, setiap bulannya Pelni membayar sekitar Rp2 miliar ke Pelindo. Persoalan ketertiban, penukaran tiket, penimbangan barang, pemeriksaan x-ray merupakan layanan yang diberikan oleh Pelindo. Termasuk fasilitas di ruang tunggu disiapkan Pelni melalui Pelindo. ”Kenyamanan penumpang itu yang diutamakan,” tandasnya.
Makassar dengan status sebagai pelabuhan kelas satu utama, disebutkan Darman, merupakan tempat transit. Tidak mengherankan jika pelabuhan ini tergolong padat dengan penumpang.
Dalam kurun waktu periode Januari hingga Mei, tercatat ada 166.662 penumpang yang memanfaatkan kapal Pelni di pelabuhan Makassar. Sementara untuk kapal perintis, tercatat ada 16.601 penumpang. Totalnya sebanyak 183.263 penumpang.
Pada penjualan tiket stimulus ekonomi nasional, periode lima sampai dengan 30 Juni 2024
tercatat sebanyak 383.388. Angka itu meningkat di tahun 2025 menjadi 539.599 atau 141 persen. Sedangkan untuk Makassar, total penumpang di tahun 2024 sebanyak 28.650, naik menjadi 35.212 di tahun 2025. Persentasenya sebanyak 123 persen.
Khusus wilayah terpadat periode Januari-Juni 2025, Pelni mencatat ada lima ruas. Masing-masing Belawan-Pulau Batam 80.095 penumpang, Pulau Batam-Belawan 71.257 penumpang, Makassar-Bau-Bau 47.257 penumpang, Bau-Bau-Makassar 39.719 penumpang, dan Makassar-Surabaya 31.268 penumpang.
Untuk lima pelabuhan embarkasih terpadat, Makassar menempati posisi teratas dengan angka 206.302 penumpang. Disusul Ambon 153.917 penumpang, Bau-Bau 143.715 penumpang, Surabaya 130.062 penumpang, dan Tanjung Priok 104.968 penumpang.
Penumpang tersebut dilayani Pelni dengan mengoperasikan 26 kapal. Satu diantaranya sementara perbaikan, sehingga sisa 25. Dari jumlah itu, 12 kapal dalam kondisi yang kurang baik. Bahkan, KM Umsini usianya kini sudah 40 tahun dan sekarang persiapan untuk docking. Sementara kapal yang dengan usia tergolong muda yakni KM Dempo, yang diproduksi tahun 2008.
Untuk pengadaan kapal baru, tahun lalu Pelni mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut telah dipergunakan untuk membayar down payment (DP) untuk tiga unit kapal. Sementara harga satu unit totalnya bisa mencapai Rp2 triliun.
Di bagian lain penjelasannya, Darman menyebut pihaknya telah mencoret tujuh dari 13 travel yang selama ini bekerja sama dengan Pelni. Langkah tegas blacklist (daftar hitam) diambil karena travel tersebut terindikasi melakukan pelanggaran. (*/rus)