MAKASSAR, BKM — Sebaran SMP di Makassar belum merata. Ada wilayah-wilayah yang masih memiliki fasilitas sekolah yang sedikit dan tidak memadai. Sementara di satu sisi, ada daerah dengan jumlah sekolah cukup banyak.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Makassar berencana akan membuka tujuh SMP negeri baru tahun depan.
Kepala Bidang SMP Disdik Makassar Syarifuddin menjelaskan pihaknya saat ini sementara melakukan survei lokasi dan pemetaan wilayah mana saja yang perlu untuk didirikan SMP Negeri. Pendirian sekolah lanjutan pertama itu akan dilakukan dengan mekanisme regrouping sekolah-sekolah yang ada namun kekurangan murid.
“Tahun depan akan dilakukan pemetaan dan pembukaan tujuh SMP negeri baru melalui mekanisme regrouping (penggabungan) beberapa sekolah negeri yang kekurangan murid,” ungkap lelaki yang akrab disapa Syarif itu, kemarin.
Rencana ini, lanjutnya, akan difokuskan pada kawasan padat penduduk yang akses SMP-nya masih jauh. Misalnya wilayah Cendrawasih atau Opu Dg Risadju, Kakatua, dan kawasan Jalan Nuri. Hanya saja, dia belum mau merinci dengan jelas lokasi-lokasi mana saja yang akan menjadi tempat pendirian sekolah baru tersebut.
Tahun ini, proses administrasi akan dituntaskan, agar di tahun ajaran baru 2026 mendatang sekolah-sekolah baru tersebut sudah bisa menerima siswa baru. “Kita akan mendirikan sekolah baru untuk menyangga sekolah yang menumpuk pendaftarnya. Tahun ini proses administrasinya kita tuntaskan, supaya tahun ajaran baru 2026 sudah bisa mulai menerima siswa,” terang Syarifuddin.
Dia mengatakan, pendirian sekolah-sekolah baru ini tidak membutuhkan biaya pembangunan fisik yang besar. Lahan yang sudah tersedia dan gedung SD yang kurang murid akan diregroup menjadi SMP.
“Langkah ini lebih cepat dan efisien dibanding pembangunan sekolah baru yang memakan biaya hingga puluhan miliar rupiah,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, pihaknya fokus sosialisasi dan penyangga baru tahun depan. Selain itu, sekolah-sekolah yang berada dalam satu kompleks juga rencananya akan disatukan. Misalnya SD Mangkura, SD Sudirman, SD Monginsidi.
Bukan tanpa alasan sehingga sekolah-sekolah tersebut harus disatukan atau regrouping. Menurutnya, kerap terjadi kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya yang berada dalam satu kawasan. Termasuk pada saat pendaftaran murid baru.
Di SDN Mangkura misalnya. Pendaftar akan membeludak atau lebih banyak di SDN Mangkura 1. Sementara SD Inpres Mangkura biasanya sepi pendaftar. Salah satu penyebab membludaknya pendaftar di sekolah tertentu adalah kecenderungan masyarakat untuk memusatkan pilihan pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
“Lebih efektif kalau sekolah-sekolah tersebut disatukan. Jadi satu saja kepala sekolah. Kalau pendaftaran murid baru, pendaftar tidak akan menumpuk di satu sekolah, sementara sekolah lainnya sepi peminat,” bebernya.
Langkah itu juga diambil untuk menghilangkan persaingan antara satu sekolah dengan yang lainnya.
Wacana regrouping sekolah memang sudah dilontarkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di awal pemerintahannya sebagai Wali Kota Makassar. Orang nomor satu Makassar itu mengatakan penyatuan sekolah akan lebih mengefektifkan proses belajar dan mengajar serta manajemen sekolah.
Apalagi, dia menemukan adanya kesenjangan diantara sekolah yang berada dalam satu kompleks. Hal itu diceritakan saat berkunjung ke kompleks SD Mangkura, ternyata ada lima sekolah di sana.
Dia mendapati kesenjangan karena ada kelas yang menggunakan AC dan ada juga yang tidak.
“Jadi waktu saya datang lihat-lihat, bagaimana sekolah itu, satu kompleks ada lima kepala sekolah, lima kantin, lima perpustakaan. Kenapa tidak disatukan aja sih, menurut saya,” kata Appi, sapaan akrabnya.
Artinya, lanjut Appi, lebih bagus jika disatukan agar tidak ada perbedaan apalagi persaingan antarsekolah. “Tidak ada lagi berbeda-beda. Infrastruktur bisa kita bangun lebih baik. Lebih bagus memang kalau disatukan,” imbuh Appi.
Ditegaskan semua fasilitas dan sarana kelas harus sama. Tidak boleh ada perbedaan lagi. “Makanya saya bilang satu sekolah aja. Satu saja kepala sekolahnya. Supaya mudah dikontrol,” tambah Ketua DPD II Partai Golkar Makassar itu.
Dia mengatakan, akan segera membuat kajian menyangkut penyatuan sekolah-sekolah yang berada dalam satu kawasan atau kompleks. Selama ini diketahui memang banyak sekolah yang berada di satu kawasan. Misalnya SD Monginsidi, SD Bawakaraeng, dan beberapa yang lainnya. (rhm)