MAKASSAR, BKM — Pembangunan sekolah rakyat permanen termasuk di Sulsel akan dimulai serentak pada Agustus 2025 mendatang, Sulsel sendiri diprediksi akan mengusulkan di sembilan daerah. Saat ini, ada dua daerah yang sudah mendapat persetujuan, yakni Bone dan Sidrap.
“Menyusul nanti ini ada Barru, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkep. Ada 9 saya optimis bisa masuk. Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Selayar, Pangkep, Sinjai, Luwu, Bulukumba. Tahun ini mudah-mudahan,” ucap Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, akhir pekan lalu.
Malik menjelaskan, sekolah rakyat permanen ini akan digunakan seterusnya menggantikan sekolah rakyat rintisan yang saat ini ada di 15 titik yang tersebar di Sulsel.
“Karena (sekolah rakyat) perintisan ini cuma satu tahun. Nanti tahun ajaran 2026-2027 itu semua sudah relokasi ke sekolah yang baru,” sebutnya.
Malik juga bilang, salah satu persyaratan bagi daerah yang ingin dibangunkan sekolah rakyat permanen harus punya lahan seluas 7,6 hektare dan lahan itu dihibahkan ke pemerintah pusat. Ia menyatakan, daerah saat ini masih terkendala di lahan.
Selain itu, akses ke lokasi juga perlu diperhatikan dan bukan di pelosok.
“Untuk pengusulan sekolah rakyat permanen ini memang ada beberapa kendala. Itu disebabkan karena beberapa daerah tidak memenuhi syarat tanah atau lahan yang diusulkan. Contoh, ada pemerintah daerah yang mengusulkan tanahnya itu miring dan lokasinya jauh dari kota, sulit jangkau, dan fasilitas tidak ada. Listrik tidak ada. Itu di Enrekang. Ada juga yang mengusulkan status hak tanah itu bukan milik pemerintah daerah. Seperti Bantaeng dan Maros. Kemudian ada lokasi lain terpencil dan sulit diakses, kepala daerah belum menyatakan komitmen untuk membuat akses jalan. Seperti di Wajo,” jelas Malik.
“Kemudian, terlambat mengusulkan, seperti Selayar, Luwu Utara, Luwu Timur. Tapi, sudah mengusulkan, cuma terlambat saja. Kemudian pemerintah daerah belum mengusulkan karena kesulitan mencari lahan yang luasnya 7,6 hektare. Seperti Makassar dan Parepare. Kemudian pemerintah daerah belum mengusulkan karena tidak paham, seperti Jeneponto, Toraja Utara, Pinrang, Gowa, dan Palopo. Ini belum mengusulkan sama sekali,” tambahnya.
Lebih jauh, Malik menyampaikan, pemerintah pusat melihat yang tercepat mengusulkan pembangunan sekolah rakyat permanen ini.
“Sekarang ini kabupaten/kota ditambah provinsi ada kurang lebih 550 di Indonesia. Sekarang Pak Presiden targetkan 1 tahun 100. Artinya, siapa yang cepat, siapa tepat, siapa yang benar, dia didahulukan. Ini jadi persoalan. Kalau umpamanya tidak dibangunkan permanen, nanti tahun depan di mana anak-anak ini mau disekolahkan. Tahun depan, kan, harus direlokasi ke bangunan baru. Kalau tidak ada bangunan barunya bagaimana? Sistemnya ini kalau umpamanya di Sidrap, maka yang masuk sekolah sana siswa yang berasal dari kabupaten itu. Tidak boleh dari luar. Kecuali bangunan sekolah rakyat yang disiapkan provinsi, maka 24 kabupaten/kota boleh masuk di sana,” tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan melaunching 15 sekolah rakyat yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 14 Juli 2025 mendatang. Adapun jumlah siswa yang ditampung sebanyak 1.750.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal mengatakan, 15 sekolah ini merupakan sekolah rakyat rintisan atau sementara pada tahun ajaran 2025-2026.
Ia menyebut, 15 sekolah rakyat ini terbagi dalam 3 kelompok, 1A seluruhnya milik Kemensos, 1B dari pemerintah daerah dan 1C masing Balai Latihan Kerja milik Pemda.
“Ada empat sentra yang disiapkan oleh Kementerian Sosial. Ada satu di Gowa, satu di Takalar, kemudian ada dua di Makassar. Kemudian ada juga di Balai Latihan Kerja (BLK) 2 masing-masing ada di Bone dan Parepare. Lalu ada yang disiapkan oleh pemerintah daerah, dua di Sinjai, Makassar, Barru, Sidrap, Wajo dan Soppeng masing-masing satu sekolah,” ungkap Malik.
Malik bilang, dari 20 ribu siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia, ada 1.750 di Sulsel.
“Jadi, kita ada 15 dengan 1.750 siswa dari total kurang lebih 20.000 siswa yang akan di launching tanggal 14 Juli ini. (yang di-launching itu) 1A nya oleh Bapak Presiden,” ucapnya.
Ia berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa memutus rantai kemiskinan terutama di Sulsel. Malik juga menyampaikan, siswa yang akan bersekolah nantinya di sekolah rakyat ini sudah ditetapkan, kecuali yang tingkat 1C.
“Jadi, rekrutan siswa itu sudah 1A sampai 1B sudah siap. Sudah ada siswanya. Khusus kami yang disiapkan pemerintah provinsi itu di BPSDM ada 150 siswa. 1C yang sekarang berproses. Berproses nanti di Juli baru menetapkan. Sekarang proses rekrutmen siswa, tapi Juli penetapannya,” jelas Malik.
Diketahui, 15 sekolah rakyat ini bukan permanen. Nantinya, Kabupaten Kota di Sulsel dan juga provinsi mengusulkan lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat, adapun salah satu persyaratan pengajuannya itu punya 7,6 hektare untuk dibanguni sekolah rakyat yang di dalamnya ada asrama. (jun)
