MAKASSAR, BKM — Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas menyebut, provinsi Sulsel merupakan daerah di Indonesia dengan pengirim kedua terbanyak pekerja migran ke negara Timur Tengah. Paling banyak ke Arab Saudi.
“Datanya saya tidak tahu persis, tetapi info dari Menteri P2MI (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Sulsel itu nomor dua (terbanyak) pengirim pekerja migran ke Timur Tengah,” katanya di Kantor Gubernur, Senin (7/7).
Jayadi mengungkapkan, para pekerja memilih negara Timur Tengah karena negara-negara di Timur Tengah sana dinilai punya keunggulan, dari segi ideologi dan budaya yang cenderung serupa dengan di Indonesia, sehingga pekerja lebih mudah beradaptasi.
“Di sana juga ada kebebasan beribadah, berbeda dengan beberapa negara lain yang seringkali menjadi sumber keluhan para pekerja kita. Karena kalau di sana (Timur Tengah) kan ibadahnya tetap jalan, itu yang membuat mereka memilih Timur Tengah. Selain itu tingkat adaptasi budaya dan ideologinya sangat mendukung pekerja kita, terutama di Arab Saudi yang menjadi tujuan utama,” jelas Jayadi.
Dalam proses pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah ini kata dia, diawasi betul oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri P2MI.
“Keberangkatan para pekerja migran harus melalui proses dan persyaratan yang hati-hati, karena ini menyangkut harkat dan martabat bangsa. Di luar negeri, mereka membawa wajah negara. Karena itu, negara wajib berhati-hati dalam memberikan izin bekerja ke luar negeri,” ungkap Jayadi.
“Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian P2MI, memiliki kebijakan ketat untuk memastikan pengiriman pekerja migran berjalan sesuai aturan. Selama ini, pengiriman ke negara-negara Timur Tengah sempat mengalami moratorium. Namun, masih ada saja saudara-saudara kita yang berangkat secara ilegal, tanpa melalui prosedur resmi,” lanjutnya.
Soal adanya konflik di Timur Tengah, pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Terkait kondisi Timur Tengah saat ini, kami menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Situasi geopolitik seperti perang dagang atau konflik antarnegara harus dipertimbangkan secara matang,” tutup Jayadi. (jun)