MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Gerindra Yasir Mahmud mempersilahkan sembilan juru bicara fraksi untuk menyampaikan pandangan umum di rapat paripurna DPRD Sulsel Selasa (8/7) terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Rapat paripurna yang dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan Wakil Ketua Rahman Pina tanpa dihadiri Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi serta Sekprov Jufri Rahman.
Yasir Mahmud membenarkan hal itu, namun legislator Gerindra ini mendapat informasi bila rapat paripurna yang digelar malam Selasa malam akan dihadiri Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. “Insya Allah, rapat paripuna sebentar malam akan dihadiri Ibu Wakil Gubernur Sulsel,”ujar Yasir Mahmud, Selasa petang.
Sebelumnya Fraksi-fraksi yang hadir secara bergantian menyampaikan evaluasi, dukungan, dan catatan kritis terhadap substansi APBD 2024 dan arah kebijakan RPJMD 2025–2029. Secara umum, mereka menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan anggaran jangka pendek dengan visi pembangunan jangka menengah. Beberapa fraksi juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
Dalam penyampaiannya, beberapa fraksi menyoroti perlunya pemerintah provinsi lebih responsif terhadap tantangan ekonomi daerah pascapandemi, termasuk mendorong pertumbuhan UMKM, reformasi sektor pertanian dan kelautan, serta memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial dan subsidi agar tepat sasaran. Terkait RPJMD 2025–2029, fraksi-fraksi mendorong agar perencanaan lima tahunan tersebut disusun dengan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan fokus pada pemerataan pembangunan lintas wilayah.
Pemprov Sulsel yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ichsan menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi dan memastikan bahwa setiap pandangan akan ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
Ichsan menegaskan bahwa Pemprov Sulsel terbuka terhadap kritik konstruktif dan akan berupaya memastikan bahwa kebijakan APBD maupun RPJMD benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 dilakukan sebagai landasan strategis bagi pemerintahan yang akan datang agar tetap sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Kehadiran semua unsur legislatif dan perwakilan eksekutif menunjukkan sinergi yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi kesejahteraan masyarakat Sulsel. (rif)