MAKASSAR, BKM– Harga beras mengalami kenaikan. Kenaikan itu dianggap tidak normal, sebab stok beras melimpah. Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menilai, beras tak bisa terlalu lama di gudang, sebab kebutuhan pokok masyarakat itu bisa rusak.
Bahkan Jufri menyinggung perkataan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian pekan lalu.
“Menurut saya, orang awam juga bilang, kalau beras lama di gudang bahaya juga itu, seperti yang dikatakan Ibu Titiek Ketua Komisi IV, kalau terlalu lama disimpan bisa berkutu,” ujar Jufri kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (8/7).
Jufri menyebut kenaikan harga beras di pasaran tidak normal, apalagi kata dia di tengah stok beras yang melimpah. Bahkan Jufri merasa kenaikan harga beras ini anomali.
“Dari sisi stok, kita sebenarnya berlebih. Kalau harga pasar naik, anomali saya rasa itu. Jangan-jangan ada yang menumpuk (menimbun). Mana ada kenaikan normal itu? kalau ada kenaikan pasti tidak normal, karena itu harus ada intervensi,” ungkapnya.
Pemprov Sulsel sendiri kata Jufri, mempunyai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang terus melakukan pengecekan harga. Pihaknya akan melakukan intervensi dengan adanya kenaikan harga beras ini.
“Kalau harga mulai naik, maka pasti akan dilakukan intervensi, misalnya dengan pasar murah atau Gerakan Pangan Murah (GPM). Harapannya, harga bisa kembali stabil,” tukas Jufri.
Sebelumnya, masalah penumpukan beras di gudang menjadi sorotan utama dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian. Kekhawatiran muncul lantaran sebagian stok telah disimpan hampir satu tahun, sehingga dinilai kualitasnya menurun.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi beras yang terlalu lama mengendap tanpa penyaluran yang jelas. Ia menilai, beras yang disimpan terlalu lama, apalagi jika sudah terindikasi kutu, tidak layak dibagikan sebagai bantuan.
“Kalau bantuan disalurkan dengan beras yang kualitasnya sudah menurun, bahkan ada kutunya, itu justru merugikan masyarakat. Harus segera diputuskan langkah penyalurannya,” ujarnya dalam rapat bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pekan lalu.
Kementerian Pertanian sebelumnya melaporkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 4,2 juta ton, yang terdiri dari sisa tahun sebelumnya sebanyak 1,7 juta ton dan tambahan pengadaan tahun ini sebesar 2,6 juta ton.
Meski Menteri Amran menyatakan bahwa sebagian besar stok merupakan beras baru hasil pengadaan tahun 2024, Titiek Soeharto tetap mempertanyakan efektivitas pengelolaan gudang dan penanganan kualitas.
Ia menyoroti metode penyemprotan kutu yang dinilai hanya menyentuh permukaan tumpukan beras.
“Kalau yang disemprot cuma bagian luar, sedangkan tumpukan setinggi plafon, yang di tengah tentu tidak tersentuh. Jadi kualitas beras tetap saja menurun,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian menyampaikan rencana penyaluran beras sebanyak 1,5 juta ton dalam waktu dekat. Jumlah itu mencakup 360 ribu ton untuk bantuan sosial dan 1,2 juta ton dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Selain itu, Menteri Amran juga mengungkap tengah mengajukan revisi Instruksi Presiden untuk menaikkan target pengadaan beras menjadi 4,5 juta ton, dari target semula 3 juta ton.
Namun demikian, Titiek menegaskan pentingnya memprioritaskan penyaluran stok lama agar tidak terus menumpuk, apalagi Indonesia saat ini sedang memasuki masa panen kedua yang akan memperbesar volume di gudang.
“Yang lama jangan dibiarkan. Sebelum gudang makin penuh karena panen baru, sebaiknya stok lama segera disalurkan,” tegasnya.(jun)
