MAKASSAR, BKM–Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 kembali menuai sorotan. Lonjakan aduan dari orang tua siswa terkait ketimpangan distribusi peserta didik memaksa DPRD Makassar, khususnya Komisi D, turun tangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyebut hal ini tak bisa dibiarkan.”Ada laporan bahwa rumah siswa hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah, tapi tetap tidak lolos zonasi. Ini menimbulkan tanda tanya dan perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya,kemarin.
Lanjut legislator Fraksi Nasdem Makassar ini menyampaikan bahwa pihaknya belum menganggap evaluasi ini final. “Kita masih di tahap awal. Harus ada pengawasan menyeluruh untuk memastikan proses SPMB berlangsung jujur, adil, dan akuntabel,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, ia mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menyiapkan skema alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Salah satu usul yang mengemuka adalah pemberian subsidi biaya pendidikan bagi siswa yang harus bersekolah di lembaga swasta.
“Kalau memang tidak memungkinkan menambah rombel di sekolah negeri, maka harus ada solusi konkret. Subsidi bagi sekolah swasta bisa jadi pilihan jangka pendek,”katanya.
Legislator dua periode ini juga mendorong Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar penambahan rombongan belajar bisa dilakukan secara resmi, sesuai regulasi yang berlaku. Masalah penerimaan siswa baru seperti ini tidak boleh menjadi siklus tahunan yang berulang tanpa perbaikan signifikan.”Setiap tahun masalahnya sama, zonasi, pendaftar menumpuk di satu sekolah, siswa tidak tertampung. Kita tidak bisa anggap ini wajar,”bebernya.
Sementara itu, dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar, Selasa (8/7), DPRD meminta penjelasan detail atas masih timpangnya jumlah pendaftar di sejumlah sekolah, terutama jenjang SMP. Beberapa sekolah dilaporkan kelebihan kuota, sementara lainnya justru kekurangan murid.
Kepala Bidang SMP Disdik Makassar, Syarifuddin, yang hadir bersama Kabid SD, Kurniati, mengakui masih ada masalah distribusi pendaftar. “Siswa yang tidak tertampung akan diarahkan ke sekolah yang masih memiliki daya tampung. Ini langkah sementara untuk mengatasi ketidakseimbangan,” jelasnya.
Syarifuddin juga menjelaskan bahwa tahap kedua pendaftaran SPMB akan dimulai esok hari, dengan jalur akademik 15 persen, prestasi 10 persen, afirmasi DTKS, dan mutasi domisili. Total jalur non-zonasi akan mengisi 50 persen dari daya tampung sekolah, sementara jalur zonasi telah selesai pada tahap awal.
Namun, skema tersebut rupanya belum cukup menjawab keresahan publik. Sejumlah orang tua melaporkan anaknya tidak diterima di sekolah terdekat, meski alamat rumah berada dalam radius zonasi. (ita)