MAKASSAR, BKM–Di tengah tekanan ekonomi dan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, legislator Partai Gerindra DPRD Makassar, Idris tampil aktif dalam mendukung langkah konkret pemerintah menstabilkan harga pangan.
Kehadirannya dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah Koperasi Merah Putih di Kecamatan Tamalanrea, menunjukkan sinyal kuat bahwa isu ketahanan pangan bukan sekadar urusan eksekutif tetapi juga panggilan politik.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar, difasilitasi oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamalanrea. Tujuannya jelas menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus mengangkat kembali daya beli warga di tingkat akar rumput.
“Ini bukan sekadar pasar murah, ini adalah pesan bahwa negara hadir untuk rakyat kecil,” tegas Idris, yang juga duduk sebagai Anggota Komisi A DPRD Makassar, Selasa (8/7).
Idris menekankan pentingnya peran wakil rakyat sebagai motor penggerak kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut kolaborasi semacam ini adalah bentuk politik keberpihakan yang nyata, bukan hanya sekadar slogan saat kampanye.
“Kami di legislatif tidak ingin hanya jadi penonton. Ini kolaborasi nyata antara DPRD, pemerintah kota, dan provinsi. Di saat daya beli masyarakat menurun, kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan dan harus diperluas cakupannya,” ujarnya.
Ia menyampaikan harapannya agar Gerakan Pangan Murah tak hanya bersifat insidental, tapi dijadikan program berkelanjutan melalui skema pembiayaan resmi dari APBD Kota Makassar.
“Kegiatan positif ini harus dijadikan bagian dari kebijakan permanen. Harus ada pembiayaan jelas dari pemerintah kota agar bisa menjangkau lebih banyak warga secara reguler, bukan hanya menjelang momentum tertentu,”katanya.
Politisi Gerindra itu juga menyoroti pentingnya desentralisasi gerakan pangan murah hingga ke seluruh kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, koperasi lokal bisa menjadi ujung tombak distribusi dengan pengawasan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan dan perangkat kelurahan.
“Koperasi di kelurahan itu instrumen sosial ekonomi yang bisa digerakkan untuk menstabilkan pasar. Kalau kita serius memperkuat koperasi rakyat, maka kita bisa lawan spekulasi harga dari atas,”tuturnya.
Dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah yang belum sepenuhnya pulih, legislator Gerindra itu menegaskan bahwa langkah-langkah konkret seperti ini jauh lebih dibutuhkan ketimbang wacana makroekonomi yang tak menyentuh dapur rakyat. (ita/rif)