MAKASSAR, BKM–Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Makassar, Sangkala Sadikko, angkat bicara menyoroti berbagai persoalan keluhan warga. Salah satu isu yang paling banyak dikeluhkan warga adalah terkait ketidakjelasan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai amburadul dan jauh dari prinsip transparansi.
Legislator tiga empat periode ini menyebut, warga kerap mempertanyakan alasan mereka tiba-tiba terhapus dari daftar penerima manfaat, padahal sebelumnya secara rutin menerima bantuan.
Lebih parah lagi, para legislator di daerah pemilihan pun tidak mendapatkan akses memadai terhadap data, sehingga tidak mampu memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat.
”Sering kali masyarakat bertanya, kenapa mereka tiba-tiba tidak lagi terdaftar? Ini bukan hanya soal data, tapi soal keadilan sosial. Kami di DPRD pun kesulitan menjawab karena datanya tidak transparan dan kami tidak dilibatkan,” ungkapnya, Rabu (9/7).
Tak hanya soal data, legislator dari partai berlambang matahari terbit ini juga menyoroti adanya ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, banyak warga yang secara faktual layak menerima bantuan namun justru terabaikan, sementara ada pula penerima yang kelayakannya patut dipertanyakan.
”Situasi ini berbahaya. Jika dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Ada yang pantas menerima tapi tak dapat, sementara yang tak layak malah menerima. Ini bentuk ketidakadilan yang harus dihentikan,” ujarnya.
Sangkala mendesak Pemkot Makassar dan instansi terkait di tingkat kelurahan agar memperbaiki mekanisme verifikasi dan distribusi bantuan sosial. Menurutnya, prinsip akuntabilitas dan transparansi harus dikedepankan agar setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
”Ini soal keadilan sosial. Jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan oleh kebijakan yang tidak berpihak,” katanya.
Selain menyoroti PKH, Sangkala juga mengungkapkan keluhan para guru mengaji yang selama berbulan-bulan tak lagi menerima insentif dari pemerintah kota. Ia menilai ketidakjelasan pembayaran gaji para guru mengaji ini mencerminkan lemahnya perhatian Pemkot terhadap kesejahteraan mereka yang berperan penting dalam membangun karakter generasi muda.
”Sudah berbulan-bulan guru mengaji ini tak digaji. Alasan yang diberikan hanya pergantian jadwal, tapi tidak ada kejelasan kapan gaji mereka dibayarkan. Ini ironis, di satu sisi kita butuh moral dan akhlak anak-anak dijaga, tapi di sisi lain kesejahteraan para guru agama justru diabaikan,” jelasnya.
Persoalan infrastruktur juga tak luput dari sorotan politisi PAN ini. Sangkala menyesalkan buruknya sistem drainase di Jalan Poros Paccerakkang, RW 06, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya yang kerap menjadi biang banjir di wilayah tersebut. Ia menilai pemerintah kota terkesan lamban dalam merespons aspirasi warga yang terus disuarakan melalui forum reses.
”Kami ini wakil rakyat, bukan sekadar pelengkap acara seremonial. Setiap reses kami terima keluhan yang sama, tetapi tidak ada langkah nyata dari Pemkot. Apakah aspirasi warga hanya akan jadi catatan kosong tanpa realisasi. Harapan kami, Pemkot serius menindaklanjuti, jangan sekadar janji manis,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat hingga mendapat perhatian serius dari Pemkot Makassar. Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah, bukan sekadar narasi di atas kertas.
”Kami tidak akan berhenti menyuarakan suara rakyat. Pemerintah harus mendengar dan bertindak, bukan membiarkan aspirasi rakyat terabaikan,” tuturnya.(ita/rif)