MAKASSAR, BKM–Di tengah gembar-gembor program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika, kebijakan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP justru menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fahrizal Arrahman Husain, menilai langkah Pemerintah Kota terlalu terburu-buru, tanpa mempertimbangkan kesiapan teknis dan dampak sosial di lapangan.
”Ini terkesan buru-buru. Padahal banyak hal yang lebih urgen seperti penambahan ruang kelas atau perbaikan fasilitas sekolah. Kenapa justru seragam yang diprioritaskan,” ungkapnya, Selasa (15/7).
Sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar yang membidangi pendidikan, Fahrizal melihat kebijakan ini tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih cenderung pada pencitraan politik yang tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pelaksanaannya.
Ia menyebut, alokasi anggaran sekitar Rp11 miliar untuk pengadaan seragam sebanyak 66.000 pasang justru terasa janggal, apalagi distribusinya dilakukan secara bertahap dan tak merata menjelang tahun ajaran baru. “Kami menilai pengalokasian dana untuk seragam ini terlalu dipaksakan. Seharusnya yang lebih urgen adalah penambahan ruang kelas di SMP atau perbaikan fasilitas yang sudah ada. Tapi setelah dijelaskan oleh Kadisdik, ternyata tidak bisa,” ujarnya.
Menurut Fahrizal, lambannya distribusi seragam berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Di masa MPLS yang berlangsung hingga 21 Juli, para siswa terpaksa mengenakan pakaian bebas karena belum menerima seragam.
”Kalau pembagian tahap pertama saja baru rampung akhir Juli atau awal Agustus, berarti selama hampir sebulan siswa tidak memakai seragam. Ini bisa memicu kesenjangan sosial antar siswa,” tegasnya.
Kritik juga diarahkan ke kebijakan larangan penjualan seragam oleh sekolah, sementara kebutuhan pakaian lain seperti baju olahraga, batik, atau Pramuka tak disediakan pemerintah. “Kalau hanya putih-merah atau putih-biru yang disiapkan, sementara Jumat siswa harus pakai baju olahraga atau muslim, maka orang tua harus beli sendiri. Di sinilah muncul potensi kesenjangan, karena kualitas pakaian bisa berbeda-beda tergantung daya beli orang tua,” ucapnya.
Fahrizal tak menutup mata terhadap praktik-praktik tak sehat di balik kebijakan ini. Ia menyoroti adanya arahan dari sekolah ke toko tertentu, yang menurutnya bisa membuka celah penyimpangan. “Kalau diarahkan beli di luar, tapi lewat toko yang sudah ditentukan sekolah, itu sama saja. Tetap membuka celah penyimpangan,” katanya.
Ia juga menyebut komunikasi program ke publik sangat minim. Banyak orang tua murid tak tahu bahwa anak mereka hanya akan memakai dua pasang seragam dari Senin sampai Kamis, sehingga terpaksa membeli sendiri. “Orang tua sudah banyak yang beli seragam sendiri karena belum jelas kapan bantuan seragam dibagikan,” ujarnya.
Meski menyampaikan kritik tajam, Fahrizal tetap mengapresiasi niat baik Pemerintah Kota. Namun ia menekankan bahwa niat baik tak cukup jika pelaksanaannya tidak siap. Ia bahkan menyarankan agar program ini ditunda dan dievaluasi secara menyeluruh. “Tujuan awalnya memang mulia, yakni meringankan beban masyarakat. Tapi kalau tergesa-gesa, justru menimbulkan masalah baru,” ucapnya.
”Kebijakan ini baik, tapi cara pelaksanaannya belum siap. Jangan sampai program prioritas ini malah jadi sumber keresahan,” tutupnya. (ita/rif)
