GOWA, BKM — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Gowa yang digelar pada Rabu sore (16/7) diwarnai stressing atau penekanan beberapa hal penting terkait penggunaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab didampingi dua wakil ketua lainnya, yakni Taufik dan Tyna Hj Tino, beragenda pemandangan umum tujuh fraksi DPRD Gowa ini.
Dihadapan jajaran eksekutif yang dipimpin langsung Bupati Gowa, Husniah Talenrang dan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, para perwakilan fraksi menyampaikan hasil rembukan dan disampaikan dalam paripurna pemandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan Ranperda tentang RPJMD 2025-2029.
Jubir Fraksi Partai Gerindra Eka Afriani pada kesempatan awal, berharap penggunaan anggaran ke depan dapat lebih dipergunakan dengan baik.
Hal sama dikatakan juru bicara Fraksi Amanat Nasional Aris Muflih. Dia menegaskan Pemkab Gowa harus lebih memonitoring dan memperhatikan Silpa dengan baik. Sehingga penting dilakukan perencanaan yang lebih baik. PAN juga menilai PDRB Gowa masih rendah.
Sehingga mengusulkan banyak potensi pendapatan yang harus dilakukan Pemkab Gowa, salah satunya adalah potensi Koperasi Merah Putih jika dikelola dengan baik maka akan jadi penggerak ekonomi di desa dan sangat potensial.
Demikian pula Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Nurinzana, PPP menekankan, RPJMD akan menjadi pedoman strategis bagi perencanaan pembangunan daerah dan pertanggungjawaban APBD ini menjadi tanggung jawab yang dilakukan kepala daerah dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
Fraksi Nasdem diwakili juru bicara Saharuddin mengingatkan agar Pemkab dalam memprogramkan kegiatan harus melalui perencanaan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Gowa. Namun Nasdem menilai Pemkab patut diberi apresiasi atas seluruh kinerja yang dilaksanakan selama ini.
Fraksi Partai Demokrat diwakili Ardiansyah Sabir memandang bahwa hasil pengeluaran dan pendapatan APBD belum maksimal dan mengalami penurunan sehingga dibutuhkan alokasi penganggaran yang realistis apalagi terdapat Silpa yang cukup besar.
Fraksi Partai Demokrat berharap Pemkab menempatkan aparatur daerah yang mampu bekerja dan solutif. Demikian pula pada sasaran pembangunan lima tahun kedepan lebih fokus pada penduduk miskin dan pengangguran serta pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).
Sementara itu, Fraksi Gowa Sejahtera diwakili Haniah Hafid menjelaskan perlu adanya strategi dan kebijakan pembangunan dengan alokasi anggaran yang efektif dan efisien.
Fraksi Gowa Sejahtera juga mengapresiasi Pemkab Gowa dalam pengelolaan APBD 2024 yang kemudian berbuah opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Namun fraksi ini berharap Pemkab lebih mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah agar lebih baik lagi.
Fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya Ajim Zulfikar Natsir mengatakan mendukung sepenuhnya strategi pembangunan daerah yang didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Gowa tahun 2025-2029, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabilitas bersama. Fraksi ini menyebutkan, apa yang dibangkitkan dalam RPJMD merupakan salah satu dari azas kemanfaatan.
Meski banyak mengajukan stressing, namun tujuh fraksi ini menerima dan menyetujui dua Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan jadi peraturan daerah oleh DPRD Gowa.
Menanggapi masukan tujuh fraksi, Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh Fraksi DPRD Gowa atas perhatian masukan dan pandangan konstruktif terhadap dua buah Ranperda baik tentang RPJMD 2025-2029 maupun Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa tahun anggaran 2024.
Dikatakan Husniah, pemandangan para fraksi sarat dengan perhatian dan tanggung jawab dalam fungsi legislasi. Namun dia juga menilai semua itu merupakan referensi kemitraan yang kuat antara eksekutif dengan legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
Terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa dalam APBD 2024 yakni sebesar Rp119.964.401.784,47 dari total anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.287.307.177.591,22 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.263.466.701.032,32 menurut Husniah, tentunya akan dimanfaatkan secara optimal dalam pembiayaan pembangunan di berbagai sektor.
”Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan yang lebih akurat dan lebih berkompeten, berintegritas dan adaptif akan terus menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Kami mendorong penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih baik, agar lebih kreatif. Kami menghargai kritik dan saran yang disampaikan oleh tujuh fraksi dan akan kami jadikan evaluasi dan penyempurnaan,” kata Ketua DPW PAN Sulsel ini. (sar)
