MAKASSAR, BKM–Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi selatan Azhar Arsyad berharap agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sekadar mengharmonisasikan visi-misi gubernur dan wakil gubernur tapi juga terkait kepentingan daerah dan isu-isu strategis.
“Isu strategis ini mulai soal angka kemiskinan, sampai soal lingkungan, indeks kualitas lahan yang mengakibatkan juga kualitas air dan sebagainya. Belum lagi kemisikinan, soal literasi dan sebagainya,” ujar Azhar Arsyad pada sambutannya pembukaan diskusi spesial perayaan Hari Lahir (Harlah) PKB ke 27 mengambil tema pembaca visi, permasalahan dan prioritas pembangunan Sulawesi selatan 2025-2030 di sekretariat DPW PKB Sulsel Jalan Prof Abdurahman Basalamah Makassar, Sabtu (19/7).
Pada sesi pertama Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel Dr. Setiawan Aswad mengungkap secara terbuka gagalnya penyelesaian 18 masalah strategis dalam RPJMD Sulsel periode 2020–2024.
“RPJMD wajib berisi visi misi kepala daerah terpilih. Begitulah mekanisme untuk mengakomodir keinginan publik melalui wakil rakyat untuk dibahas, seperti angka kemiskinan masih tinggi, Infrastruktur juga belum maksimal, seperti irigasi,”ucap Setiawan Aswad.
Setelah lima tahun masa RPJMD berjalan, Sulsel masih berkutat pada ketimpangan ekonomi, tingginya angka kemiskinan, buruknya kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga rendahnya daya saing tenaga kerja.
“Kita sudah melewat masa RPJMD, tapi saat kita buka datanya satu-satu, problemnya bukan berkurang justru semakin kompleks,” ungkap Setiawan.
Setiawan membeberkan pendapatan per kapita yang belum merata, dengan Sulsel masih berada di urutan ke-16 dari 38 provinsi. Gini rasio yang tinggi mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Semakin tinggi gini rasio, berarti ketimpangan makin parah. Dan inilah yang sedang kita hadapi hari ini,”tegasnya.
Data menunjukkan Sulsel masih berada di peringkat ke-20 dari 28 provinsi terkait tingkat kemiskinan, dengan konsentrasi terbesar di wilayah pedesaan. Derajat kesehatan masyarakat pun belum membaik signifikan. Angka kematian ibu dan anak masih di angka 138 per seribu kelahiran hidup, dan usia harapan hidup masih di bawah rata-rata nasional.
Selain itu, Setiawan juga menyoroti rata-rata lama sekolah yang rendah dan layanan pendidikan yang tidak merata. Lebih jauh, ia mengangkat soal moderasi beragama dan budaya yang mengalami pasang surut. Sulsel dinilai belum mampu membentuk generasi berkualitas karena isu toleransi, kesetaraan gender, dan kohesi sosial belum diatasi secara serius.
Lemahnya integrasi ekonomi Sulsel dengan pasar nasional dan regional ditandai oleh turunnya nilai ekspor. Sementara itu, kurang dari 50 persen desa di Sulsel berstatus mandiri, menandakan lemahnya pembangunan di level akar rumput. Daya saing tenaga kerja juga dinilai sangat rendah.
“Kalau kita bicara industri, pariwisata, ekonomi kreatif semua butuh SDM. Tapi kalau SDM kita tidak siap, jangan heran kalau pertumbuhan kita stagnan,”ucapnya.
Tak hanya itu, Setiawan menilai birokrasi Sulsel belum adaptif dan belum mampu mengimbangi tuntutan digitalisasi dan reformasi layanan publik. Bahkan, kinerja pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan, dan pelabuhan dinilai jauh dari kata memadai.
Dorong Pemprov Membentuk Unit Layanan Disabilitas
HALSAMA disampaikan perwakilan masyarakat sipil dari Yayasan BaKTI, Lusia Palulungan yang menyoroti masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, berbagai persoalan yang menimpa kelompok ini justru kerap luput dalam praktik pembangunan, meskipun telah disebutkan dalam dokumen prioritas daerah.
“Isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, keterbatasan air bersih, dan akses pendidikan sangat berdampak pada kaum marjinal. Tapi dalam praktiknya, mereka sering diabaikan. Bahkan pemerintah belum punya data akurat soal jumlah penyandang disabilitas, apalagi jenis ragam disabilitasnya,”ujar Lusia.
Menurut Lusia, ketiadaan data tersebut, berdampak langsung pada minimnya pelayanan yang tepat sasaran. Ia mencontohkan kebijakan penyediaan layanan kesehatan yang cenderung menyamaratakan akses, seakan-akan semua orang bisa langsung datang ke puskesmas atau rumah sakit.
“Pemerintah mengira semua orang bisa datang sendiri ke layanan kesehatan. Padahal banyak kelompok disabilitas yang tidak bisa mengaksesnya karena hambatan fisik dan sosial. Tanpa data, kita hanya menebak-nebak kebutuhan mereka,” tegasnya.
Yayasan BaKTI juga mencatat sejumlah tantangan serius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Beberapa kabupaten/kota di Sulsel telah memiliki kebijakan terkait pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, namun implementasinya jauh dari kata ideal. Salah satu kendala adalah tidak tersedianya guru pendamping khusus.
“Di banyak sekolah, anak-anak disabilitas tidak mendapat pendamping. Kebijakan inklusi hanya sebatas formalitas. Bahkan di perguruan tinggi seperti Unhas, dari 6.000 pendaftar dengan disabilitas, hanya sekitar 600 yang diterima,”ungkapnya.
Dalam hal ketenagakerjaan, Lusia mendorong agar Pemprov segera membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) seperti yang telah diamanatkan pemerintah pusat melalui kebijakan nasional ketenagakerjaan inklusif.
“Kalau kita ingin menekan angka pengangguran, kita harus tahu dulu berapa penyandang disabilitas usia kerja di Sulsel. Tanpa data, semua kebijakan hanya retorika,”jelasnya.
Pembicara lainnya yakni akademisi Dr Agussalim serta ketua forum komunikasi pondok pesantren se Sulsel Dr H Afifuddin Harisah
Sekedar diketahui, Pada tiga Pemilu terakhir perolehan suara dan kursi PKB terus tumbuh. Pemilu 2014 kursi PKB se Sulsel berjumlah 36 kursi, Pemilu 2019 naik menjadi 51 kursi dan Pemilu 2024 tumbuh menjadi 69 kursi. (rif)