MAKASSAR, BKM–Sebuah video yang menampilkan anak kecil sedang menggunakan vape (rokok elektrik) beredar luas di media sosial dan menuai gelombang kecaman. Salah satu suara keras datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar.
Politisi PKB Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menyebut video tersebut sebagai potret kegagalan pengawasan dan pembiaran yang tak bisa ditoleransi. “Kalau melihat dari video yang beredar, tidak ada sisi positifnya sama sekali. Ini adalah perilaku yang sangat tidak pantas dan berbahaya bagi perkembangan anak,” ungkapnya, Minggu (20/07).
Fahrizal menyerukan agar dinas-dinas teknis segera turun tangan menelusuri kebenaran konten tersebut. Ia secara khusus menyebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan agar tak tinggal diam.
”Dinas terkait seperti DPPPA, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan sudah sepatutnya turun langsung mengecek kebenaran video tersebut dan menindak orang tua atau pelaku dewasa dalam video itu,” lanjutnya.
Lebih jauh, politisi PKB itu mengingatkan bahwa anak-anak belajar melalui pengamatan. Perilaku orang dewasa yang menyimpang akan dengan mudah ditiru, terutama jika tidak ada respons tegas dari pemerintah maupun masyarakat.
”Ini sangat tidak bisa dibenarkan. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memilah mana yang baik dan buruk. Kalau video seperti ini terus menyebar tanpa tindakan, jangan sampai menjadi contoh buruk yang dianggap normal oleh anak-anak di kota ini,” katanya.
Fahrizal mengapresiasi respons cepat Kepala DPPPA Makassar yang telah mengambil langkah awal. Ia mendorong agar penyelidikan berjalan serius dan terbuka kemungkinan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum.
”Kami dari Komisi D tentu mendukung penuh langkah-langkah DPPPA dan dinas terkait lainnya. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Kota Makassar terlindungi dari tindakan-tindakan yang membahayakan tumbuh kembang mereka,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas teknis guna membahas persoalan ini secara komprehensif di lingkungan legislatif. Selain penindakan, Fahrizal menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan. Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan tindakan reaktif setelah kasus viral terjadi.
”Sosialisasi perlindungan anak harus lebih masif, kalau memang ini terbukti melanggar hukum, maka pelaku perlu diberi hukuman yang setimpal agar ada efek jera. Ini penting agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mempermainkan masa depan anak-anak dengan dalih konten atau hiburan,” tuturnya. (ita/rif)
