MAKASSAR, BKM — Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menyebut bahwa hingga saat ini masih terdapat 858 calon siswa SMP yang belum tertampung di sekolah negeri. Padahal, meski sejumlah sekolah favorit di kawasan padat penduduk telah penuh, masih banyak sekolah lain yang memiliki kuota tersisa. Bahkan jumlahnya mencapai angka 832 kursi kosong.
“Sekolah seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 memang sudah penuh, terutama karena lokasinya di daerah padat. Tapi kami masih punya sekolah lain yang daya tampungnya belum maksimal,” ujar Achi dalam pemaparannya di depan Komisi D DPRD Makassar yang datang ke Balai Kota, Kamis (24/7).
Dia menegaskan, pihaknya akan terus bergerak agar semuanya dapat terakomodasi. “Distribusi ini akan mempertimbangkan jarak, transportasi, serta kondisi sosial ekonomi keluarga,” jelas Achi.
Kemarin, Komisi D DPRD Makassar datang menemui Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Kedatangan para wakil rakyat itu untuk membahas sistem penerimaan murid baru (SPMB), terutama di jenjang SMP yang hingga saat ini masih menyisakan kendala.
Salah satunya terkait distribusi murid baru yang timpang, di mana ada sekolah yang tidak mampu mengakomodir seluruh pendaftar SPMB karena keterbatasan daya tampung. Di sisi lain, ada sekolah, hingga proses SPMB selesai, masih menyisakan banyak bangku kosong.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham menerangkan, di sejumlah sekolah negeri, khususnya yang berlokasi di utara dan timur kota, masih memiliki daya tampung besar. Namun di wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate sangat terbatas.
Kursi Kosong di SMP
-SMP 11 Kapasa: 116 kursi
-SMP 14 Biringkanaya: 1 kursi
-SMP 15 Tamalate-Barombong: 10 kursi
-SMP 16 Gowa Ria-Sudiang: 154 kursi
-SMP 21 Karunrung-Rappocini: 37 kursi
-SMP 32 Biringkanaya: 74 kursi
-SMP 34 Biringkanaya: 127 kursi
-SMP 35 Biringkanaya: 60 kursi
-SMP 36 Biringkanaya: 3 kursi
-SMP 45 Wajo (menopang SMP 5): 2 kursi
-SMP 46 Latimojong: 35 kursi
-SMP 47 Urip Sumoharjo-Maccini (menopang SMP 23): 7 kursi
-SMP 49 Minasa Upa: 45 kursi
-SMP 50 Muhammadiyah-Wajo: 64 kursi
-SMP 51 Tamangapa: 2 kursi
-SMP 53 Jalan Samiun: 7 kursi
-SMP 54 Tamalate: 42 kursi
-SMP 55 Tamalate: 46 kursiTotal: 832 kursi
Menurutnya, persoalan belum usia walaupun SPMB telah berakhir. Data terbaru menunjukkan masih masih ada sekitar 1.000 anak yang belum tertampung di sekolah. Hal ini diperparah oleh kondisi beberapa sekolah negeri yang memiliki keterbatasan khusus, sehingga tidak bisa menampung banyak siswa.
Sebagai langkah jangka menengah dan panjang, DPRD mendorong opsi regrouping pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP di kawasan padat dan terpinggirkan. “Kita harus berpikir progresif dan solutif. PSMB bukan sekadar tahunan, tapi wajah dari keadilan akses pendidikan di kota ini,” tegas Ari.
Dia pun menyambut langkah dan upaya positif yang dilakukan Pemkot Makassar untuk meminimalisasi persoalan-persoalan yang kerap muncul saat penerimaan murid baru. Ari menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh kebijakan Wali Kota, namun mengingatkan masih terdapat ketimpangan akses di beberapa wilayah.
Lebih jauh dikemukakan, untuk sekolah yang masih banyak bangku kosong, salah satu faktor penyebabnya karena lokasi yang kurang strategis, sehingga banyak orang tua siswa yang berpikir untuk menyekolahkan mereka di tempat bersangkutan karena akses sulit terjangkau.
Sebagai solusi, politisi Nasdem itu pentingnya penguatan layanan transportasi. Di mana, wilayah yang sulit dijangkau akan menjadi prioritas penyediaan transportasi khusus bagi siswa.
“Kita akan lihat kemungkinan menambah armada angkutan pelajar di daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” tutur Ari.
Lebih lanjut, baik Pemkot maupun DPRD juga sepakat untuk mendorong peran sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam menjamin akses pendidikan.
“Kita akan diskusikan skema pembiayaannya, termasuk kemungkinan subsidi dari pemerintah kota. Intinya, semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus bisa bersekolah,” jelas Ari.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya penataan sistem zonasi dan kuota sekolah secara adil. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah kota lewat Dinas Pendidikan mengoptimalkan pemanfaatan sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta sebagai alternatif solusi.
“Komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan, terutama akibat ketidaktertampungan di sekolah negeri,” ujar lelaki yang akrab disapa Appi itu.
Upaya lain yang dilakukan adalah mengutus Kadis Pendidikan Achi Soleman ke Jakarta untuk memastikan proses penambahan rombongan belajar (rombel) berjalan sesuai aturan dan mendapat pengakuan resmi kementerian. Langkah ini mencerminkan keseriusan Pemkot Makassar dalam memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh warganya, tanpa diskriminasi.
“Kita tidak ingin ada lagi anak-anak yang tidak masuk Dapodik karena keterlambatan atau salah prosedur. Semua harus ditangani sejak awal,” tegasnya.
Dia menyampaikan hasil konsultasi ke Kementerian Pendidikan terkait upaya penyelesaian masalah siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. “Kita ingin persoalan anak-anak sekolah yang tidak tertampung ini segera dituntaskan. Salah satu fokus kita adalah memastikan tidak ada lagi kasus siswa tanpa Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Munafri.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkot Makassar dalam mengawal hak pendidikan setiap anak dan menuntaskan PSMB secara adil, transparan, dan merata di seluruh wilayah kota.
Ia menekankan pentingnya menyesuaikan jumlah siswa dengan kuota sekolah terlebih dahulu, sebelum mengusulkan penambahan rombongan belajar (rombel).
“Jangan dulu bicara rombel kalau kuota di sekolah lain belum terisi. Ini soal pemerataan. Kita tidak ingin penumpukan di sekolah favorit, sementara sekolah lain kosong,” tambahnya.
Wali Kota juga menyindir fenomena pemilihan sekolah berdasarkan intervensi eksternal. Menurutnya, penempatan siswa jangan berdasarkan permintaan orang kuat. Ia ingin semua berjalan sesuai aturan.
Pemerintah Kota Makassar juga membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta dalam menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Ini menjadi bagian dari solusi kolaboratif yang sedang disusun bersama DPRD dan Kementerian.
Tahapan PSMB masih berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Pemkot maksimalkan semua jalur dan opsi.
“Kami sudah menugaskan Kadis Pendidikan ke Jakarta untuk memastikan bila ada penambahan rombel, langsung disertai Dapodik agar tidak ada lagi kendala administratif,” pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi D Ari Ashari Ilham, didampingi Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, dan Budi Hastuti. (rhm)