MAKASSAR, BKM — Sebanyak 132.668 warga Makassar tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). BSU diberikan untuk periode dua bulan (Juni–Juli) dan dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp600.000 per penerima. Dari jumlah itu, Kemenaker telah menyalurkan bantuan kepada 119.816 penerima atau sebesar 90,31 persen.
Program BSU 2025 menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta. Bantuan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening himbara.
Untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran tanpa kendala, Menteri Tenaga Kerja Yassierli melakukan kunjungan ke Makassar, Sabtu (26/7). Yassierli menjelaskan program ini hadir sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Data per 26 Juli 2025, dari total alokasi 5.738.737 penerima dengan anggaran Rp3,44 triliun, telah berhasil disalurkan kepada 4.511.020 penerima. Total yang disalurkan mencapai Rp 2,71 triliun atau setara 78,61 persen. dari target nasional.
Dengan begitu, masih tersisa 1.227.717 penerima atau Rp 736,63 miliar yang akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia. Ia memastikan, BSU tersalurkan 100 persen pada akhir Juli.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring nasional untuk memastikan program bantuan tersebut berjalan tepat sasaran. Kami hadir di sini untuk melihat secara langsung bahwa program BSU ini benar-benar sampai kepada penerima,” ungkapnya saat mengunjungi Kantor Pos Makassar, Jalan Slamet Riyadi.
“Ini adalah kebijakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal kedua. Harapannya, BSU dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi,” tambah Menaker.
Ia menjelaskan, BSU 2025 diberikan kepada pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria penerima. Bagi pekerja yang memiliki rekening di bank milik pemerintah, bantuan akan disalurkan langsung melalui bank.
Sementara, bagi mereka yang belum memiliki rekening dapat mencairkan BSU melalui PT Pos Indonesia. Proses ini sudah dilakukan sejak empat tahun terakhir.
“Data penerima diverifikasi dengan ketat agar distribusi berjalan akurat dan dapat diaudit. Total penerima secara nasional mencapai hampir 16 juta orang,” jelasnya.
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia akan terus mengawal proses penyaluran agar berjalan lancar hingga seluruh target penerima terlayani.
“Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas keluarga. Pemerintah telah berupaya agar dana ini sampai dengan cepat, tepat, dan bisa memberi manfaat maksimal,” tegasnya.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai, program BSU bukan sekadar bentuk bantuan sementara. Ini bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpenghasilan rendah.
“Ini bagian dari bantuan kepada masyarakat, guna menopang ekonomi. Kami berharap dan memastikan agar distribusi BSU berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan,” ujar Munafri,
Pemkot Makassar akan terus menjaga sinergi dengan pemerintah pusat, PT Pos Indonesia, dan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan dapat langsung dirasakan manfaatnya.
“Kami Pemerintah Kota berkomitmen memperkuat koordinasi agar kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga, semakin meningkat,” tuturnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba mengatakan, pegawai non ASN Pemkot Makassar juga mendapatkan bantuan ini. Mereka menjadi penerima BSU karena Pemkot Makai telah mengikutkan mereka dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan).
Dari 132.668 penerima, 11.815 diantaranya merupakan pegawai non ASN Pemkot, 6.107 kader posyandu, 6004 RT/RW, 5.750 pekerja keagamaan, dan 36,036 penyelenggara pemilu.
Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menambahkan, data peserta yang digunakan telah melalui proses verifikasi ketat untuk menjamin keabsahan penerima.
“Kami terus bekerja sama dengan Kemnaker dan Pos Indonesia agar bantuan ini hanya diterima oleh peserta yang benar-benar memenuhi syarat dan belum menerima bantuan lain,” jelasnya.
Katanya, program BSU 2025 bukan hanya bentuk transfer dana, melainkan simbol kehadiran negara dalam masa sulit. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra BUMN seperti Pos Indonesia dan BPJS TK, penyaluran bantuan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menjadi bantalan sosial yang efektif. (rhm)