MAKASSAR, BKM–Rencana pengadaan kamera pengawas CCTV (Closed Circuit Television) dan jaringan internet oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Tri Sulkarnain, mengingatkan pemkot agar dalam menyusun program tersebut harus berdasarkan kebutuhan yang riil dan berdampak langsung bagi masyarakat.
”Kita sampaikan ke teman-teman di pemkot jangan sampai pengadaan CCTV dan internet ini kesannya hanya buang-buang anggaran. CCTV yang dipasang harus benar-benar berkualitas, dan yang tidak kalah penting, titik pemasangannya harus aman,” ungkapnya, akhir pekan kemarin.
Politisi Partai Demokrat Makassar ini menilai, banyak kasus ditemukan di lapangan di mana perangkat CCTV yang baru dipasang sudah mengalami kerusakan, bahkan hilang. Hal tersebut, lanjut dia, kerap terjadi karena titik pemasangan yang tidak strategis dan kurangnya perlindungan terhadap perangkat.
”Jangan sampai hari ini dipasang, minggu depan sudah hilang atau pecah. Bisa jadi karena ada orang jahil atau memang titik pasangnya tidak tepat. Ini harus diperhitungkan sejak awal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum pengadaan dilakukan agar program yang direncanakan harus tepat.
“Harus fokus pada yang prioritas dan betul-betul dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya sinergi lintas perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program digital, termasuk dalam pengadaan infrastruktur teknologi. “Ke depan, program pengadaan seperti ini harus lebih terencana dan memberikan nilai tambah, baik untuk peningkatan layanan publik maupun keamanan wilayah,” tuturnya.(ita)