MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP).
Penandatanganan kerjasama itu untuk memperluas akses pelatihan vokasi dan membuka peluang kerja yang setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis agar setiap warga negara mendapat hak yang sama dalam pekerjaan.
“Kita ingin agar mereka (berkebutuan khusus) tidak hanya dilatih, tetapi juga diserap ke dunia kerja, termasuk di lingkungan Pemkot, misalnya melalui mekanisme PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan),” ujar Munafri, akhir pekan lalu.
Lebih lanjut, Wali Kota mencontohkan peran Makassar Creative Hub sebagai pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Ia mengaku pernah mengunjungi fasilitas tersebut dan menyaksikan sendiri bagaimana penyandang disabilitas, termasuk individu dengan down syndrome, dilatih untuk bisa berkontribusi secara produktif.
“Kami akan berupaya seinklusif mungkin. Penyandang disabilitas harus diberi ruang di semua lini, termasuk di pemerintahan dan industri kreatif,” tutur Appi.
Peluncuran pelatihan berbasis kompetensi ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Kota Makassar secara umum, sejalan dengan program nasional peningkatan produktivitas dan daya saing SDM.
“Program ini diharapkan tidak hanya membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memberdayakan seluruh warga, tanpa terkecuali,” harapnya. (rhm)
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIJSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa penerima BSU telah melalui proses verifikasi ketat.
“Kami sudah menyisir ulang data pekerja aktif di BPJS, memastikan mereka yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat. Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara, dan jika tidak memiliki rekening, bisa dicairkan melalui PT Pos Indonesia,” jelasnya.
Indah menambahkan bahwa khusus di Sulawesi Selatan, jumlah penerima BSU tahun ini mencapai 320.466 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 287.288 pekerja telah menerima dana bantuan, dan sisanya ditargetkan tuntas paling lambat akhir Juli 2025.
“Sebagian besar pekerja di Sulsel sudah menerima BSU karena mereka memiliki rekening bank Himbara. Sisanya akan difasilitasi melalui pos,” Pungkasnya.(jun)
