, BKM–Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, menyoroti pentingnya regulasi yang adil dan realistis dalam rencana pemilihan Ketua RT/RW secara langsung yang akan digelar Pemkot Makassar tahun ini.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi harus memastikan regulasi tersebut mampu mengakomodasi kondisi sosial yang beragam di setiap wilayah.
Pernyataan ini merespons langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang memastikan bahwa pemilihan RT/RW segera digelar setelah regulasi diselesaikan. Irwan menyambut positif niat tersebut, namun mengingatkan agar penyusunan aturan tidak bersifat seragam dan kaku.
”Kami mendukung pelaksanaan pemilihan langsung karena itu memperkuat partisipasi warga. Tapi jangan sampai aturan dibuat dari balik meja saja, tanpa menimbang realitas sosial di lapangan. Itu justru bisa kontraproduktif,” ungkapnya, Rabu (30/7).
Legislator Fraksi NasDem ini mencontohkan, keluhan dari warga Kepulauan Sangkarrang, yang meminta syarat pendidikan minimal SMP bagi calon RT/RW dihapus atau dikecualikan untuk wilayah kepulauan, patut menjadi perhatian serius.
”Di Sangkarrang, banyak warga hanya tamat SD, bahkan ada yang tidak sekolah. Kalau syarat minimal SMP diterapkan secara kaku, berarti kita sedang menutup ruang demokrasi bagi masyarakat kepulauan yang seharusnya punya hak sama dalam menentukan pemimpinnya,” tegas politisi Partai NasDem ini.
Menurut Irwan, DPRD melalui Komisi A akan mengawal agar regulasi yang disusun bersifat adaptif dan tidak diskriminatif. Ia juga mendorong agar draf aturan disampaikan ke DPRD sebelum ditetapkan secara resmi, agar dapat dibahas bersama secara terbuka.
”Pemilu RT/RW ini jangan hanya jadi proyek seremonial. Ini momen strategis membangun demokrasi dari level paling bawah. Maka syarat-syaratnya harus masuk akal, berkeadilan, dan tidak memberatkan warga,” jelasnya.
Soal pelibatan ketua RT/RW dalam menyosialisasikan super app Lontara+, Irwan menyambut baik, namun tetap memberi catatan. Ia menilai digitalisasi layanan publik memang penting, tetapi pemerintah harus memastikan semua warga paham dan bisa mengakses teknologi tersebut.
”Aplikasi bagus, tapi apakah semua warga dan RT paham cara menggunakannya. Pemerintah harus pastikan ada pelatihan dan pendampingan, jangan cuma lempar aplikasi lalu selesai,” katanya.
Irwan menggarisbawahi bahwa transformasi digital dan demokrasi lokal harus berjalan seiring. Bagi DPRD, ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal prinsip dasar dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif.(ita)
