MAKASSAR, BKM–Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menandatangani kesepakatan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Sulsel tahun 2025 pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Jumat (16/8).
ASS menyampaikan bahwa terdapat peningkatan Rp661 miliar lebih untuk target pendapatan pada KUA-PPAS Perubahan 2025.
“Pada KUA-PPAS Perubahan 2025, pendapat daerah ditargetkan Rp10,04 triliun lebih yang sebelumnya ditargetkan pada APBD pokok tahun 2025 sebesar Rp9,74 triliun lebih, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp661 miliar lebih,”ujar ASS.
Menurut ASS, pendapatan asli daerah (PAD) ditarget sebesar Rp5,57 triliun lebih atau naik Rp738 miliar lebih.
Sementara pendapatan transfer pada KUA-PPAS Perubahan 2025 ditargetkan Rp4,82 triliun lebih atau turun Rp75,8 miliar dibanding APBD Pokok Sulsel.
KUA-PPAS ini menjadi acuan DPRD Sulsel bersama Pemprov menyusun APBD Perubahan 2025.
Sebelumnya, legislator Demokrat selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Fadriaty AS mengungkapkan, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2025 sempat alot dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fadriaty menyampaikan Banggar menyetujui KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan beberapa catatan yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan TAPD Sulsel.
“Badan Anggaran DPRD Sulsel menyetujui substansi perubahan KUA-PPAS, dengan catatan sekali lagi kami tekankan, seluruh rekomendasi di atas wajib diperhatikan dan dilaksanakan TAPD,”pesan Fadriaty.
Untuk itu, Fadriaty meminta TAPD Sulsel bisa melaksanakan rekomendasi tersebut demi menghindari adu mulut saat pembahasan APBD Perubahan 2025.
“Cukupmi kita yang bertengkar 5 hari pak gub, janganmi lagi bertengkar di pembahasan APBD-nya, kalau konsisten,”tutur Fadriaty.
Fadriaty mengungkapkan, adu mulut antara anggota Banggar dengan TAPD Pemprov Sulsel terkait paket proyek preservasi atau perbaikan jalan.
Menurutnya, paket proyek perbaikan jalan dari Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sulsel tidak merata untuk semua daerah.
“Kemarin ada sedikit di multi years yang tidak merata. Tapi alhamdulillah sudah terselesaikan semua, delapan kabupaten yang tidak mendapatkan pembagian di multi years mendapat pembiayaan di single years 2026,”ungkap Fadriaty yang menyempatkan diri menyalami Ketua banggar Mizar Roem.
Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud, Sufriadi Arif, Fauzi Andi Wawo serta Sekprov Dr Jufri Rahman. (rif)
