MAKASSAR, BKM–Kritik terhadap DPRD Makassar kian sering terdengar. Belakangan, publik menilai lembaga legislatif kota ini seolah kehilangan daya gigit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tuduhan tersebut muncul karena banyak persoalan warga lebih dulu ramai di media sosial ketimbang disuarakan langsung melalui ruang sidang dewan.
Namun, Politisi Partai Demokrat, Tri Sulkarnain Ahmad, menolak anggapan bahwa DPRD melempem. Ia menegaskan, parlemen tetap menjalankan fungsi kontrol, meski dengan pendekatan politik yang berbeda. “Ini bukan soal kehilangan taring atau tidak, bukan soal harus tampil garang di DPRD. Tapi bagaimana kita berpikir bijak, bekerja sama dengan pemerintah kota, sehingga keluhan masyarakat bisa lebih cepat terakomodir,” ungkapnya, Rabu (20/8).
Menurut Anggota Fraksi Mulia DPRD kota Makassar ini, politik konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ia mengibaratkan, jika legislatif dan eksekutif saling berbenturan, maka publiklah yang paling merasakan dampak buruknya. “Kalau kapal kita baku tabrak terus, yang kena masyarakat. Jadi fungsi kontrol tetap jalan, tapi dengan pola komunikasi yang lebih sehat,” ujarnya.
Fenomena lain yang mencuat adalah kebiasaan warga melaporkan masalah melalui media sosial. Tak jarang, peristiwa viral lebih dulu menyebar di jagat digital, baru kemudian direspons oleh DPRD. Ia tidak menampik fakta itu. Baginya, perubahan zaman membuat pola komunikasi aspirasi publik ikut bergeser.
”Sekarang kan eranya sosmed orang lebih gampang mengeluh lewat HP, bisa langsung viral. Kadang justru lebih cepat kita tahu persoalan di lapangan lewat akun media sosial,” jelasnya.
Meski demikian, ia tetap mengajak warga tidak ragu menyampaikan aspirasi langsung ke DPRD. Ia menegaskan pintu parlemen selalu terbuka. “Kantor kami terbuka setiap hari hampir tidak pernah pintu komisi tertutup. Kalau ada keluhan, silakan datang tapi kalau pun lewat sosmed, kami juga respons,” ungkapnya.
Ia juga mendorong perubahan paradigma publik terhadap DPRD. Menurutnya, banyak warga masih menganggap legislator sulit ditemui. “Padahal di kantor, hampir tiap hari ada anggota yang standby. Bahkan Jumat sampai Minggu pun sering masih ada teman-teman di komisi,” katanya.
Isu lain yang tak kalah krusial adalah tudingan DPRD hanya menjadi stempel kebijakan eksekutif. Menanggapi hal ini, Tri menegaskan parlemen tetap kritis, terutama pada program pemerintah yang dianggap tidak menyentuh kepentingan rakyat. “Tidak semua program Pemkot langsung kita setujui. Ada yang kita minta tunda, ada juga yang kita tolak jika dianggap tidak prioritas. Jadi jangan khawatir, fungsi kontrol itu tetap jalan,” tegasnya.
Tri menyebut, DPRD memilih jalur sinergi politik bukan karena kehilangan daya kritis, melainkan strategi untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap terakomodasi. “Kalau kita frontal terus, tidak ada solusi tapi kalau kita bisa duduk bersama, pemerintah tetap berjalan, masyarakat pun mendapat kepastian. Di situ DPRD hadir, bukan sekadar untuk berseberangan,” tuturnya. (ita/rif)