MAKASSAR, BKM–Aroma politik pelayanan publik kembali mengemuka di Kota Makassar. Anggota Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyebut RT/RW adalah wajah terdepan pemerintah yang dituntut bekerja bersih, melayani warga tanpa beban biaya tambahan.
Menurutnya, RT/RW merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah. Mereka adalah representasi langsung negara yang berhadapan dengan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan semestinya tidak boleh diwarnai dengan praktik transaksional.
”Kita tidak mau ada pungli, proses untuk pengurusan di tataran RT/RW itu gratis,” tegas Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar ini.
Ia melanjutkan, RT/RW sejatinya adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Jika pelayanan di tingkat terbawah berjalan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap kualitas birokrasi kota juga akan meningkat.
”RT RW ini perpanjangan tangan dari pemerintah, kapan pelayanan di akar rumput bagus maka insyaallah kita jadi kota dengan pelayanan terbaik,” tuturnya.
Andi Hadi menekankan, praktik pungli bukan hanya melukai kepercayaan masyarakat, tetapi juga menghambat kelancaran birokrasi di tingkat kelurahan hingga kecamatan. Padahal, kerja-kerja RT/RW selama ini sudah mendapatkan apresiasi berupa insentif bulanan dari pemerintah kota. ”Jadi tidak ada alasan RT/RW mempersulit masyarakat, jangan coba-coba melegalkan pungli. Siap-siap dapat sanksi kalau berani pungli,”ucapnya.
Isu pungli ini mencuat bersamaan dengan pembahasan regulasi pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar yang hingga kini masih menunggu penyelesaian di tingkat eksekutif. Menurut Andi Hadi, pemerintah kota perlu berhati-hati dalam menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
”Karena itu kami minta kesabaran ketua RT karena anggaran juga akan disiapkan di perubahan APBD,” ujarnya.
Politisi PKS ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemilihan Ketua RT/RW bukan semata pada tuntasnya regulasi, tetapi juga sejauh mana pemerintah mampu melakukan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Ia menilai pemerintah kecamatan dan kelurahan memegang peran vital dalam memastikan hal tersebut.
”Perlu memang ada sosialisasi, kita tidak ingin tergesa-gesa, kalau tergesa hasilnya tidak bagus, itu akan rentan terjadi keributan,” tutupnya. (ita/rif)
