MAKASSAR, BKM–Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menegaskan proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah (Perusda) harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka untuk publik.
Menurutnya, momen seleksi kali ini menjadi kesempatan strategis bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh perusda yang selama ini dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi daerah.
Anggota DPRD Makassar ini juga menegaskan, Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses seleksi ini tidak dicederai kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Figur yang akan memimpin perusda, katanya, harus memiliki integritas, kapasitas manajerial, serta visi pelayanan publik yang kuat.
”Kami percaya tim seleksi bekerja dengan standar profesional dan objektif. Perusda adalah ujung tombak pelayanan publik sekaligus motor ekonomi daerah. Karena itu, kami ingin hasil seleksi kali ini benar-benar melahirkan figur yang mampu membawa perusda ke arah yang lebih maju,” ungkapnya, Minggu (31/8).
Lebih jauh, Andi Makmur menyoroti pentingnya keterbukaan informasi sejak tahap awal seleksi. Ia menilai transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil akhir seleksi.
”Kalau prosesnya terbuka, publik akan percaya. Legitimasi itu penting supaya siapapun yang terpilih nanti tidak diragukan kapasitas maupun independensinya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa publik Makassar semakin kritis terhadap kinerja badan usaha milik daerah, termasuk perusda. Karena itu, pemerintah kota perlu menunjukkan komitmen reformasi dan tidak sekadar menjadikan seleksi ini sebagai rutinitas tahunan.
Pernyataan Andi Makmur sejalan dengan sikap tegas Wali Kota Munafri Arifuddin yang sebelumnya menegaskan akan mengevaluasi kinerja Direksi dan Plt Perusda dalam enam bulan setelah jajaran pimpinan definitif terbentuk. PKB menilai kebijakan ini sebagai langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola BUMD di Makassar.
Sebagai Ketua Fraksi PKB, Andi Makmur juga mengingatkan bahwa perusda bukan hanya institusi bisnis, melainkan aset strategis daerah yang harus dikelola dengan profesional. Ia berharap seleksi kali ini tidak hanya menghasilkan nama-nama baru, tetapi juga mampu mengubah wajah perusda menjadi institusi yang adaptif dan mandiri.
Sebagai partai politik yang memiliki representasi di DPRD, PKB berkomitmen mengawal proses seleksi dari awal hingga akhir. Andi Makmur memastikan fraksinya akan memberikan masukan dan mengawasi agar proses tersebut sesuai prinsip good governance.
”Walaupun ditengah kondisi kami saat ini. Kami pasti tetap akan mengawasi dan tidak ingin perusda hanya jadi formalitas kami ingin perusda jadi mesin PAD yang berdaya saing. Momentum seleksi kali ini harus jadi titik balik,” tuturnya. (ita/rif)