Site icon Berita Kota Makassar

Demonstrasi Akhir Agustus 2025: 10 Korban Jiwa, Desakan Usut Kekerasan Aparat dan Dugaan Keterlibatan TNI

BeritaKotaMakassar.Com — Gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 meninggalkan duka dan masalah serius. Data Koalisi Masyarakat Sipil menyebut sedikitnya sepuluh orang meninggal dunia. Kekerasan aparat yang diduga menjadi penyebab utama tragedi ini harus diusut tuntas melalui mekanisme hukum yang adil.

Direktur Imparsial, Ardi Manto, menyebut gejolak sosial tersebut dipicu ketidakadilan sosial-ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, perilaku elit politik, hingga tersumbatnya saluran dialog. “Semua persoalan itu memuncak menjadi kemarahan massa akibat kekerasan polisi yang menewaskan Affan serta isu kenaikan gaji DPR,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan. Meski sejumlah foto dan video memperlihatkan indikasi kehadiran militer, Mabes TNI membantah adanya keterlibatan dalam aksi anarkis. Wakil Panglima TNI menegaskan keberadaan anggota BAIS di lapangan hanya untuk pengamanan, bukan kerusuhan.

Menanggapi situasi ini, masyarakat sipil mendesak Komnas HAM segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. Tim tersebut diharapkan mampu mengungkap kebenaran, termasuk soal dugaan keterlibatan militer dan kekerasan aparat. Ketua Dewan SETARA Institute, Hendardi, menekankan bahwa aksi anarkis berupa pembakaran kantor polisi dan perusakan fasilitas umum pasca-demo harus diusut hingga tuntas.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berspekulasi adanya indikasi makar, terorisme, hingga campur tangan pihak asing dalam kerusuhan. Namun publik menilai kontestasi politik dan agenda tersembunyi juga berpotensi menjadi pemicu. Karena itu, pembentukan TGPF kredibel dianggap krusial untuk mengungkap dalang, motif, serta pola kerusuhan secara terang.

Hendardi menambahkan, masyarakat berhak tahu fakta yang sebenarnya demi rasa aman. Transparansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat sipil dinilai penting untuk mencegah salah sasaran dalam penanganan krisis. “TGPF harus menjadi dasar cooling down kemarahan publik, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola negara agar keadilan sosial benar-benar terwujud,” tegasnya. (jp)

Exit mobile version