GOWA, BKM — Carut marutnya pembebasan lahan bendungan Jenelata di Kecamatan Manuju membuat masyarakat Kecamatan Manuju menjadi gerah. Masyarakat gerah lantaran merasa kepastian pembebasan lahan mereka yang berada di kawasan lahan bendung tidak kunjung ada bahkan tidak ada kejelasan kapan dibayarkan.
Karenanya, puluhan perwakilan masyarakat yang terkena dampak pembebasan mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) di Makassar dan kantor BPN/ATR Kabupaten Gowa yang terletak di Jl Andi Mallombasang, Sungguminasa, pada Selasa siang (9/9).
Di kantor BPN/ATR Gowa, para pengunjuk rasa diterima langsung Kepala Kantor BPN/ATR Gowa, Achmad didampingi para kepala seksi yang membidangi pembebasan lahan bendungan Jenelata tersebut.
Kakan BPN/ATR Gowa yang juga sebagai Ketua P2T (Panitia Pengadaan Tanah), Achmad, kepada masyarakat Manuju berjanji akan segera menuntaskan masalah tersebut.
”Kami janji kami tuntaskan proses administrasi pada September ini. Kami janji. Selama ini kami telah melakukan proses namun masih ada beberapa kendala. Salah satu kendala yang membuat BPN kesulitan adalah banyaknya warga pemilik tanah yang sertifikatnya hilang sehingga kami harus membantu mencarikan nomor induk SHM-nya,” jelas Achmad dihadapan warga Manuju yang diterimanya dalam ruang rapat kantornya.
Dikatakan Achmad, untuk pembayaran itu prosesnya cepat tidak sampai menunggu satu tahun. Jika sudah diumumkan kemudian dilakukan penilaian oleh tim apresial maka akan segera dibayarkan.
Secara detil Ketua Satgas B P2T BPN Gowa Andi Subhan menjelaskan, sesuai hasil kesepakatan di depan masyarakat Manuju, BPN melalui P2T telah berkomitmen segera mengumumkan perampungan pembebasan 150 bidang pada September ini.
”Tadi kita telah berkomitmen. Jadi untuk tahap 4 ini sisa 150 bidang dan berdasarkan kesepakatan tadi komitmen kita usahakan bulan ini, September, bisa terumumkan. Nanti selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim apresial,” kata Andi Subhan.
Dijelaskan, untuk 150 bidang tersebut, mencakup tiga desa yakni Desa Moncongloe, Tanakaraeng dan Pattallikang. Untuk Moncongloe sebanyak 50 bidang, Tanakaraeng 32 bidang dan Pattallikang itu sekitar 43 bidang. Jadi keseluruhan itu 150 bidang. Sebenarnya, kalau yang kemarin di tahap 4 itu totalnya 256 bidang.
”Tapi sudah ada yang diumumkan 77 bidang dengan 29 bidang. Soal berapa rupiahnya bukan ranah kami karena itu akan dilakukan oleh tim apresial,” sebut Andi Suhban yang baru tiga hari bertugas di BPN/ATR Gowa selaku Kasi IV.
Terpisah, PPK Pengadaan Tanah BBWSPJ, Ratmiyadi, mengatakan, untuk pihak balai sendiri intinya kalau ada hasil dari BPN atau P2T maka itu yang akan ditindaklanjuti.
”Jadi kami intinya menunggu hasil dari BPN saja, kalau sudah ada maka kami tindak lanjuti,” tandas Ratmiyadi.
Dijelaskan, total bidang secara keseluruhan yang dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Jenelata itu kurang lebih 2.500-an bidang dari luas lahan 1.722 Ha (hektare).
”Khusus yang 150 bidang ini yang merupakan permintaan kami dari balai yang akan dipakai untuk konstruksi. Jadi itu tanah-tanah yang skala prioritas untuk kami yang akan dipakai untuk konstruksi bendungan,” kata Ratmiyadi.
Sebelumnya, masyarakat Manuju yang menamai dirinya Ampera Manuju seperti dikatakan Usman Baddu selaku Jendlap bersama Muh Fajar selaku Korlap mengatakan, masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan Jenelata merasa dirugikan.
Sebab mega proyek beranggaran kurang lebih Rp7 triliun bersumber dari dana LOAN bantuan pemerintah Cina realisasi pembebasan lahannya masih minim (masih berkisar 10 persen yang terbayarkan.
Karena itu, Ampera Manuju menilai BPN/ATR Gowa sebagai pelaksana Satgas A dan B khususnya mengenai peta bidang yang mana kurang lebih 200 bidang sudah selesai diukur terhitung SK-nya dari Februari 2025 namun sampai sekarang belum terbayarkan.
”Karena itu, masyarakat Manuju butuh penjelasan real agar tidak terkesan menghambat proses progres pelaksanaan pembebasan yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah. Ada indikasi pembebasan lahan bendungan Jenelata ini tidak ada kepastian kapan dibayarkan. Makanya kami turun meminta kejelasan dua lembaga vital yakni BPN dan BBSWPJ bahkan kami ancam boikot pelaksanaan proyek jika dalam 3×24 jam tidak ada niat baik dari dua lembaga tersebut,” tandas Usman Baddu dan Muh Fajar.
Karena desakan ini, Kakan BPN/ATR Gowa selaku Ketua P2T bersama PPK Pengadaan Tanah BBWSPJ dan beberapa pihak lainnya berkomitmen membuat surat pernyataan akan mengumumkan 150 bidang tanah pada September ini juga untuk progres tindak lanjut.
Surat pernyataan itu ditandatangani perwakilan warga masing-masing desa terdampak dan pihak PPK Pengadaan Tanah BBWSPJ, Satgas B serta Ketua P2T.
Seperti diketahui bendungan Jenelata dibangun dengan tujuan sebagai pengendali banjir dan beberapa fungsi lainnya yakni berfungsi sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian seluas 26.773 hektare (ha) yakni di Daerah Irigasi (D.I) Bilibili 2.400 Ha, D.I Bissua 13.916 Ha, dan D.I Kampili 10.457 Ha. Juga berfungsi sebagai sumber penyediaan air baku berkapasitas 6,05 m3/detik untuk Bilibili, Jenelata, kebutuhan air pabrik gula dan lahan tebu di Takalar dan Intake Sungguminasa.
Bendungan Jenelata ini memiliki daya tampung air berkapasitas 223,6 juta m3 juga mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga hidro sebesar 7 MW. Pengerjaan konstruksinya dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan KSO CAMC Engineering Co, Ltd dari Cina dengan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp 4,1 Triliun.
Pendanaannya bersumber dari dana pinjaman (LOAN) Pemerintah Cina dan dana APBN. Konstruksinya telah dilaksanakan sejak Oktober 2023 dan direncanakan rampung pada 2028 mendatang. Progres pekerjaan saat ini adalah penggalian tubuh bendungan (main dam) dan spillway atau area pelimpah. (sar)
