PAREPARE, BKM — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menerima audiensi pengurus Forum Konunikasi Hijau (FKH) di ruang kerja wali kota, Selasa (16/9). Pengurus FKH Parepare dipimpin Ketua H Bakhtiar Syarifuddin dan dihadiri sejumlah pejabat terkait, antara lain Pj Sekkot Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala DLH Susianna, Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi, dan jajaran OPD lainnya.
Pada kesempatan itu, Tasming mengatakan Pemkot menyambut baik sinergi bersama FKH untuk mewujudkan lingkungan yang lestari dan bebas banjir. Dalam pertemuan itu, H Bakhtiar menegaskan komitmen FKH untuk aktif dalam edukasi dan advokasi terkait pencegahan banjir dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Kami siap mendukung program prioritas Wali Kota dan Wawali, khususnya Parepare Bebas Banjir. Kami akan fokus pada advokasi di Sungai Jawi-jawi dan Sungai Karajae, serta dorongan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH),” ungkap Bakhtiar
FKH juga meminta dukungan penuh dari OPD terkait. Dinas PUPR diminta mempercepat normalisasi sungai, DLH diminta lebih gencar melakukan edukasi pengelolaan sampah, dan Satpol PP diharapkan tegas menegakkan Perda, termasuk pelarangan pemasangan atribut di pohon. Sementara Dinas Perhubungan didorong memperkuat program green transportation melalui car free day dan
Dari Bappeda dibutuhkan untuk suksesnya agenda Apel Siaga Lingkungan dan Penanaman Pohon yang akan digelar bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia pada November mendatang. Terkait perumahan, FKH mengkritik masih minimnya kepatuhan pengembang terhadap kewajiban 20 persen RTH sesuai Perwali. HBS mengungkapkan banyak pengembang hanya mengusulkan 10 persen RTH.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, merespons positif seluruh masukan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi dan penyamaan semangat dalam menjaga lingkungan dan mencegah banjir.
“Kita tidak bisa hanya bicara masa lalu. Saatnya kita bicara Parepare sekarang dan ke depan. Penghijauan harus dilakukan, tapi juga harus sejalan dengan pengembangan kota,” tegas Tasming.
Mantan Ketua DPRD Parepare ini juga menyinggung pentingnya penataan RTH oleh pengembang.
“Kalau bisa tertib dengan RTH 10 persen saja, itu jauh lebih baik ketimbang 20 persen tapi tidak tertib. Kita ingin regulasi dipatuhi, dan pembangunan tetap ramah lingkungan,” jelasnya.
Menutup audiensi, Tasming mengajak seluruh OPD dan komunitas untuk mengawal target meraih kembali penghargaan Adipura, dan mewujudkan Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju. (mup/C).