DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) tidak menghadapi hambatan berarti.
Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) DPD I Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka, menegaskan hal tersebut saat ditemui di Kantor DPD II Golkar Kota Makassar, Rabu (17/9) malam.
Menurut Lakama, pihaknya telah menyampaikan surat permohonan jadwal Musda kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dan kini masih menunggu jawaban resmi.
“Sejauh ini tidak ada kendala. Hanya menunggu penetapan jadwal dari DPP. Di Sulsel tidak ada masalah, berbeda dengan beberapa daerah lain yang memang belum dijadwalkan,”ujar Lakama.
Ia juga membantah adanya isu bahwa Musda di Sulsel diarahkan untuk berlangsung secara aklamasi atas permintaan DPP.
Menurutnya, harapan aklamasi merupakan arahan umum yang berlaku di seluruh Indonesia, bukan khusus di Sulsel.
“DPP memang menginginkan agar Musda berjalan dengan aklamasi untuk menghindari perpecahan dan perpindahan kader. Tapi bukan berarti ada tekanan khusus untuk Sulsel,”katanya.
Lakama menambahkan, sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) 02 April 2025, Musda di tingkat DPD II harus tuntas paling lambat Desember 2025.
Karena itu, DPD I Sulsel memastikan jadwal Musda akan ditetapkan dalam waktu dekat.
“Tidak ada istilah perpanjangan kepengurusan. SK yang ada sudah berlaku sejak 21 November 2020. Jadi Musda harus terlaksana dalam satu hingga dua bulan ke depan,” tegasnya.
Terkait isu adanya calon yang belum memenuhi syarat dukungan hingga restrukturisasi di DPD II Makassar, Lakama memastikan konsolidasi partai tetap berjalan normal.
“Kalau ada kekosongan, langsung diisi. Jadi tidak ada masalah dalam restrukturisasi maupun konsolidasi,”pungkasnya. (rif)
