BeritaKotaMakassar.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas utama pemerintah dengan manfaat luas, mulai dari mendorong UMKM, memperkuat ketahanan pangan, hingga menciptakan lapangan kerja. Lebih dari itu, MBG dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas dan memotivasi anak-anak lebih semangat bersekolah.
Namun, pelaksanaan MBG di lapangan tidak lepas dari kendala. Kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah membuat publik khawatir terhadap keamanan konsumsi. Persoalan ini semakin mencuat setelah muncul formulir persetujuan atau MOU yang terkesan melepaskan tanggung jawab pihak penyelenggara, seperti yang terjadi di MTsN 2 Brebes.
Polemik juga muncul setelah adanya surat perjanjian antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat. Dokumen tersebut mewajibkan kerahasiaan jika terjadi keracunan hingga ditemukan solusi. Kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak memiliki pilihan, karena di satu sisi harus menanggung risiko, sementara di sisi lain pihak penyelenggara terkesan lepas tangan.
Padahal, Petunjuk Teknis (Juknis) Program MBG sudah menetapkan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi keracunan. SPPG wajib mengawasi sampel makanan harian, menarik makanan penyebab keracunan, mendata korban, hingga membawa siswa ke rumah sakit. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki tugas melakukan evaluasi mutu MBG, sementara pemerintah daerah mendukung distribusi dan menjamin bahan baku tetap layak konsumsi.
Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar program MBG berjalan optimal. Tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah atau orang tua, melainkan harus melibatkan SPPG, BGN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan koordinasi yang baik, insiden keracunan massal bisa dicegah.
Agar manfaat program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan, penerapan juknis harus konsisten dengan standar keamanan yang ketat. Pemerintah perlu memberi sanksi tegas kepada pihak yang lalai serta memperkuat peran badan pengawas. Dengan begitu, MBG dapat terus menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia.(jp)