MAKASSAR, BKM – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Makassar, Nasir Rurung, angkat bicara terkait maraknya praktik mafia tanah yang kembali mencuat di Kota Makassar.
Nasir Rurung menilai, kasus gugatan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kini menimpa lapangan di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, menjadi bukti lemahnya perlindungan aset publik.
Menurut Anggota Komisi A DPRD Makassar ini, persoalan ini bukan hal baru. Sejak lama, aset-aset publik kerap digugat oleh oknum yang mengklaim sebagai ahli waris. Ia menilai kondisi tersebut mengancam hak masyarakat luas yang sudah puluhan tahun memanfaatkan lahan sebagai ruang terbuka dan pusat aktivitas sosial.
”Ini bukan sekadar perkara tanah, tetapi persoalan kepentingan rakyat. Lapangan di Antang itu sudah menjadi ruang hidup warga, tempat ibadah, olahraga, dan kegiatan sosial. Kalau kemudian digugat dan dikuasai, masyarakat yang paling dirugikan,” ungkapnya, Kamis (18/9).
Legislator Fraksi API ini mengingatkan, pemerintah kota harus berdiri di garda terdepan untuk mengawal aset tersebut. Terlebih, lahan seluas 11.000 meter persegi yang saat ini kembali disengketakan telah memiliki akta kesepakatan perdamaian yang sah sejak puluhan tahun lalu. “Kesepakatan itu sudah final dan mengikat. Jadi tidak boleh lagi ada pihak yang mencoba-coba mengutak-atik demi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Nasir juga menyoroti kekalahan Pemkot Makassar di tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam gugatan terbaru. Ia mendesak agar Wali Kota bersama jajaran segera melakukan upaya hukum lanjutan, termasuk banding dan kasasi, untuk mempertahankan aset yang jelas-jelas milik publik.
”Kalau Pemkot kalah di pengadilan, maka bukan hanya pemerintah yang rugi, tetapi masyarakat kehilangan hak atas ruang terbuka yang selama ini mereka nikmati. Jangan beri ruang bagi mafia tanah bermain-main dengan hukum,” katanya.
Lebih jauh, Nasir mendesak aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk lebih serius menangani praktik mafia tanah. Menurutnya, masalah ini sudah mengakar dan hanya bisa diberantas dengan koordinasi lintas lembaga secara tegas. “Harus ada langkah berani. Jangan sampai setiap tahun kita mendengar ada fasum atau fasos yang digugat dan berakhir hilang dari tangan masyarakat,” tuturnya. (ita/rif)
