MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Demokrat Makassar, Dr Tri Sulkarnain Ahmad, menegaskan bahwa alokasi dana lebih dari Rp5 miliar dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025 untuk pemilihan RT dan RW bukan sekadar soal teknis penyelenggaraan, tetapi ujian politik bagi pemerintah kota dalam mengelola demokrasi lokal secara transparan.
Menurut anggota Komisi A DPRD Makassar itu, pemilihan RT/RW adalah fondasi demokrasi yang paling dekat dengan kehidupan warga. Karena itu, anggaran besar yang digelontorkan tidak boleh hanya menjadi formalitas, apalagi berpotensi menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) bila pemilihan gagal terlaksana.
“Ini bukan semata-mata urusan anggaran. Pemilihan RT/RW adalah bagian dari komitmen politik pemerintah dalam memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. Kalau dana miliaran rupiah ini tidak dikelola dengan transparan, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik,” ungkapnya, Senin (22/9).
Ia juga menyoroti masih adanya kebingungan terkait mekanisme pemilihan RW. Sejumlah warga mempertanyakan apakah RW dipilih langsung oleh masyarakat atau oleh Ketua RT terpilih. Menurutnya, pemerintah harus memastikan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik politik di lapangan.
“Sesuai penjelasan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), RT dipilih langsung oleh warga, sementara RW dipilih oleh Ketua RT terpilih. Namun yang terpenting, seluruh proses ini harus berjalan fair dan transparan. Kalau tidak, demokrasi lokal akan kehilangan makna,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, pemilihan RT/RW semestinya tidak hanya dipandang sebagai rutinitas lima tahunan, melainkan momentum politik untuk melahirkan kepemimpinan lokal yang berintegritas.
“Partai Demokrat menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi rakyat. Pemilihan ini bukan sekadar memilih ketua lingkungan, tetapi membangun pondasi demokrasi yang sehat di Kota Makassar,” tuturnya. (ita/rif)
