ENREKANG, BKM — Ratusan guru se Kabupaten Enrekang mengancam mogok mengajar jika Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tunjangan sertifikasi senilai Rp24 miliar, untuk satu triwulan tahun 2024 belum dibayarkan. Ancaman mogok disampaikan secara terbuka perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Enrekang, Selasa (23/9) kemarin. Rapat diprakarsai PGRI Kecamatan Alla itu berlangsung tegang dan sempat diwarnai teriakan.
Ketegangan memuncak ketika aspirasi guru dinilai tak kunjung menemui titik terang. Pimpinan rapat, Wakil Ketua I DPRD Enrekang Abdurrachman Zulkarnain, pun menghadapi desakan keras para guru. Suasana baru mereda setelah sejumlah anggota dewan memberi penjelasan, meski rapat masih berlangsung panas.
Salah satu perwakilan guru, Yenni Herman dari PGRI Kecamatan Enrekang, menegaskan momen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dimanfaatkan untuk memprioritaskan pembayaran tunjangan mereka.
“Tuntutan kami datang di sini pada saat perubahan anggaran. Yang kami minta prioritaskan sertifikasi guru. Mumpung perubahan anggaran, jangan lagi ditunda-tunda. Mau bayar satu bulan, dua bulan, tiga bulan itu terserah dari hasil rapat. Yang penting prioritaskan kami, jangan janji-janji saja,” teriak Yenni.
Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Alla, Harianto, menyatakan pemahamannya terhadap kondisi keuangan daerah yang tidak optimal. Namun, dia menekankan bahwa hak guru tidak boleh diabaikan.
“Kami tidak menuntut tiga bulan, karena kami paham keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja ditambah efisiensi anggaran. Tapi jangan kosong. Prioritaskan kami sebagai guru,” ujar Harianto.
Dia pun menyampaikan ancaman mogok mengajar secara gamblang.Jika hak-haknya tidak dibayarkan . Kalau hak kami tdk dibayarkan kami akan mogok mengajar, “tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Enrekang, Ikrar Erang Batu mengatakan pihaknya sedang mencari solusi.
“Anggaran daerah itu ada mekanisme yang harus dilalui. Kita ini sedang dalam pembahasan perubahan anggaran. Intinya bagaimana solusinya agar sertifikasi dapat terbayar. Sebentar lagi mudah-mudahan kita dapat pastikan,” kata Ikrar. Pada kesempatan yang sama wakil ketua I DPRD Enrekang, Abdurrachman Zulkarnain meminta waktu hingga akhir bulan bagi DPRD untuk menyelesaikan pembahasan ini.
“Berikan kami kesempatan karena masih dalam tahapan pembahasan perubahan anggaran. Mumpung karena persoalan ini sudah ketemu, kasih kami kesempatan hingga 30 September, dan itu sudah ada hasilnya,” pintanya. (her/C)
