Komisi I Gelar RDP Bersama Aliansi Tenaga Kontrak Mamuju

MAMUJU, BKM — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Tenaga Kontrak Kabupaten Mamuju. RDP digelar terkait polemik penerimaan Pegawai PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Mamuju, Senin, 29 September 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I ini dipimpin M Khalil Gibran didampingi Suhadi Kandoa serta dihadiri para tenaga kontrak dari Kabupaten Mamuju.
Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Tenaga Kontrak Kabupaten Mamuju menyampaikan maksud dan tujuan audiensi ke DPRD Sulbar.
Ada tiga aspirasi yang disampaikan Aliansi Tenaga Kontrak ini. Yaitu pertama, menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait proses penerimaan PPPK paruh waktu di Kabupaten Mamuju.
Kedua, meminta penjelasan serta klarifikasi yang transparan mengenai kebijakan dan mekanisme penerimaan PPPK Paruh Waktu.
Ketiga, mengupayakan solusi yang adil dan tidak merugikan tenaga kontrak yang telah lama mengabdi di daerah.
Setelah mendengarkan aspirasi dari para tenaga kontrak, M Khalil Gibran, menegaskan, aspirasi yang disampaikan aliansi akan diperjuangkan melalui mekanisme resmi.
Ia juga menyampaikan, rapat dengar pendapat ini merupakan wadah bagi mereka untuk mendengar langsung keluhan tenaga kontrak.
”Aspirasi mereka akan kami teruskan ke DPR RI dan BKN agar dapat dibicarakan lebih lanjut. Selain itu, kami juga akan melaporkan kepada pimpinan DPRD dan berkoordinasi dengan gubernur Sulbar untuk mencari solusi terbaik. Kami berharap ada jalan keluar yang adil dan tidak merugikan tenaga kontrak, khususnya yang sudah lama mengabdi,” ujar Khalil Gibran. (zul)