MAROS, BKM — Sebanyak 50 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Maros dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Grand Town, Mandai, Jumat, 3 Oktober 2025.
Mereka mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana panjang maupun rok berwarna hitam. Proses pelantikan sebagai ASN dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom. Hal ini lantaran pelantikan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, menjelaskan, status mereka kini beralih sebagai PPPK di bawah kementerian. Dengan demikian, sistem pembayaran gaji juga sepenuhnya ditangani langsung pemerintah pusat.
”Pelantikan dilakukan secara nasional melalui daring. Mereka mendaftar sebagai PPPK di kementerian, jadi gajinya langsung dibayarkan oleh pusat,” jelasnya.
Mantan Camat Turikale itu mengatakan, mereka tetap akan menjadi garda terdepan dalam mendampingi keluarga penerima manfaat PKH di Maros.
”Setelah dilantik, mereka sisa koordinasi dan pelaporan tetap melalui Dinas Sosial Maros,” tuturnya.
Ia juga berharap, dengan status baru sebagai PPPK, para pendamping dapat bekerja lebih profesional, disiplin, dan semakin bersemangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
”Karena keberadaan pendamping PKH sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan,” tutupnya. (ari/c)