MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) selaku Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syamsu Rizal alias Deng Ical mengupas sejumlah isu panas sebagai refleksi setahun menjadi wakil rakyat di Warkop Vandjoel, Jalan Hertasning Makassar, Sabtu (4/10).
Hadir pula dalam kesempatan itu Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, Sekretaris DPW Muhammad Haekal, serta Ketua DPC PKB Makassar yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo.
Deng Ical tak lupa menyampaikan apresiasi mendalam kepada insan pers atas dukungan yang diberikan sejak dirinya resmi dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024 lalu.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media yang terus membantu, memberikan masukan, serta mengawal kami dalam mengemban amanah di DPR,” ujar Deng Ical.
Dalam diskusi, Deng Ical menjelaskan sejumlah isu strategis yang saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR RI. Salah satu yang paling krusial adalah revisi Undang-Undang Penyiaran. RUU tersebut kini memasuki tahap akhir pembahasan, dengan fokus utama pada perluasan pengawasan ke ranah digital.
“Sekarang sedang ditimbang-timbang, apakah kewenangan KPI diperluas hingga ke media sosial ataukah perlu dibentuk lembaga baru yang khusus menangani siber,”jelasnya.
Selain RUU Penyiaran, isu lain yang ikut menjadi perhatian adalah harmonisasi regulasi digital. Komisi I, kata Deng Ical, tengah mengupayakan sinkronisasi berbagai regulasi, mulai dari UU ITE, UU Pers, hingga UU Perlindungan Data Pribadi, yang nantinya bisa diintegrasikan dalam payung omnibus law.
Tak hanya itu, sejumlah isu strategis lain seperti perkembangan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga pertahanan negara juga menjadi bagian dari ruang lingkup pembahasan di Komisi I.
Pembahasan itu kini menjadi salah satu agenda utama dalam rangka memastikan pelaksanaan Undang-Undang TNI dapat berjalan sesuai kebutuhan pertahanan modern.
Deng Ical, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan prajurit bukan semata soal kenaikan tunjangan, tetapi menyangkut martabat dan efektivitas kinerja aparat pertahanan negara.
“Kami tengah menggali informasi sedalam mungkin mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) prajurit TNI, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan fasilitas pertahanan dan kesejahteraan. Banyak hal yang perlu disesuaikan dengan standar sekarang,”ujarnya.
Menurutnya, kondisi prajurit di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan operasional dan dukungan fasilitas yang tersedia. Mulai dari tunjangan kinerja, uang lauk pauk, biaya operasional, rumah dinas, hingga kendaraan dinas, semuanya dinilai perlu dikaji ulang agar lebih relevan dengan beban tugas yang semakin kompleks.
Deng Ical menjelaskan, Komisi I tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku, termasuk kemungkinan revisi Undang-Undang TNI atau penerbitan kebijakan baru untuk memperkuat pelaksanaannya.
“Kami ingin memastikan seluruh aturan dan kebijakan benar-benar mendukung pelaksanaan tugas prajurit secara maksimal. Termasuk soal tunjangan, fasilitas, dan sistem pendukung lainnya,”ungkap politisi asal Sulsel itu.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar ini menegaskan bahwa kesejahteraan prajurit merupakan faktor kunci dalam menjaga profesionalitas TNI. Tanpa dukungan yang layak, kemampuan pertahanan negara berisiko menurun, terlebih di tengah dinamika ancaman baru di era digital dan geopolitik modern.
Untuk memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil, Deng Ical mengaku akan turun langsung menyerap aspirasi dari para prajurit di lapangan. Rencana pertemuan dengan Kodam, Dandim, Danramil, hingga Babinsa sudah disiapkan agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan menyeluruh.
“Ada laporan bahwa banyak prajurit yang melaksanakan tugas tanpa fasilitas memadai. Kami ingin mendengarkan langsung kondisi mereka, termasuk soal uang lauk pauk, kendaraan dinas, dan biaya operasional. Semua itu harus menjadi bagian dari kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia menilai, pola kerja seperti ini penting agar DPR tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi benar-benar berpijak pada fakta lapangan.
Selain aspek kesejahteraan, Komisi I DPR RI juga menyoroti perluasan tugas TNI di bidang pertahanan siber dan perlindungan WNI di luar negeri. Tugas tambahan ini, menurut Deng Ical, menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital yang lebih kuat. “Bidang pertahanan siber kini menjadi lini strategis baru. Ancaman bukan lagi hanya bersifat fisik, tapi juga digital. Karena itu, kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan dengan dukungan aturan dan fasilitas yang memadai,”jelasnya. (jun/rif)
