MAKASSAR, BKM.COM— Program bantuan sosial dan kesehatan menjadi perhatian utama Anggota DPRD Kota Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain, saat melaksanakan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Anggaran 2025/2026, di Jalan Ballasalapang RT 06/RW 05, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Selasa (14/10/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW itu, Fahrizal menerima berbagai aduan mulai dari pendataan penerima bantuan sosial (bansos) yang belum merata, hingga masalah keaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan tunggakan BPJS.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, persoalan pendataan bantuan sosial menjadi pekerjaan rumah penting yang harus dibenahi pemerintah kota. Banyak warga yang sebenarnya tidak layak justru menerima bantuan, sementara masyarakat miskin justru tidak terdata.
”Masih banyak laporan seperti itu di lapangan. Karena itu kami mendorong agar ada petugas pendataan khusus di tiap wilayah yang fokus memperbarui data bansos secara berkala,” ujarnya.
Selain itu, Fahrizal juga menyoroti aturan terbaru yang mewajibkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya. Bila tidak aktif, penerima bisa dicoret dari daftar bantuan.
”Ini perlu sosialisasi yang baik. Kita dukung semangat gotong royongnya, tapi jangan sampai ada warga yang benar-benar layak justru terhapus karena miskomunikasi,” katanya.
Dalam bidang kesehatan, Fahrizal mengimbau warga agar lebih proaktif menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk pemeriksaan rutin. Ia menjelaskan, kartu KIS yang tidak digunakan selama tiga bulan bisa otomatis dinonaktifkan oleh sistem.
”Jadi saya minta masyarakat manfaatkan fasilitas KIS untuk kontrol kesehatan. Jangan tunggu sakit dulu baru digunakan,” tegasnya.
Selain masalah sosial dan kesehatan, warga juga menyampaikan keluhan tentang drainase yang tersumbat di beberapa titik lorong. Fahrizal langsung menindaklanjuti dengan meminta Satgas Drainase Dinas PU Kota Makassar untuk turun melakukan pembersihan.
”Kita sudah dokumentasikan lokasi drainase bermasalah. Nanti kami tinjau bersama RT/RW agar Satgas bisa bergerak cepat,” katanya.
Fahrizal memastikan seluruh hasil reses akan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Makassar untuk dibahas bersama pemerintah kota dalam penyusunan APBD 2026. Ia berharap persoalan dasar seperti bansos, KIS, dan drainase dapat terselesaikan secara berkelanjutan.
”Reses ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin setiap aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti dan dirasakan manfaatnya,” tuturnya. (Ita)
Fahrizal Arrahman Fokus Benahi Data Bansos dan Layanan Kesehatan di Ballaparang
