MAKASSAR, BKM– Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang, menyoroti masih banyaknya lorong di Kota Makassar yang belum terjangkau sistem pengawasan Closed Circuit Television (CCTV). Menurutnya, keberadaan titik-titik blank spot ini menjadi celah rawan yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan warga di lingkungan padat penduduk.
Anggota DPRD Makassar ini mengatakan, meski program pemasangan CCTV lorong telah dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir, namun faktanya masih banyak area yang belum tersentuh perangkat tersebut. “Kita patut apresiasi program CCTV lorong yang telah berjalan, tetapi jangan sampai hanya terpasang di beberapa titik yang dianggap strategis saja. Banyak lorong di tengah pemukiman padat justru belum terpasang, padahal di situlah potensi gangguan keamanan paling tinggi,” ungkapnya, Senin (13/10).
Ia menilai, keberadaan CCTV bukan sekadar alat dokumentasi, melainkan instrumen penting dalam menciptakan rasa aman dan tertib sosial di tengah masyarakat dengan pemantauan yang merata, lanjut Mesakh, aparat dan pemerintah kota dapat lebih cepat mendeteksi serta menindak berbagai potensi pelanggaran atau tindak kriminal yang terjadi di lingkungan warga.
”Beberapa kasus pencurian motor, perkelahian remaja, bahkan aksi vandalisme terjadi di lorong-lorong sempit yang tidak terpantau kamera. Kalau sistem pengawasan diperluas, tentu aparat bisa bertindak cepat dan warga merasa lebih aman,” tegas legislator dari daerah pemilihan Manggala dan Panakukang ini.
Sebagai langkah konkret, Mesakh mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Makassar untuk segera melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh titik pemasangan CCTV yang sudah ada, sekaligus memprioritaskan area yang belum tercakup. Ia menilai penting adanya koordinasi lintas SKPD, mulai dari kelurahan hingga kecamatan, agar rencana perluasan pemasangan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
”Saya kira Kominfo Makassar perlu turun langsung melihat kondisi di lapangan, karena data di atas kertas belum tentu mencerminkan situasi sebenarnya. Kadang ada kamera yang terpasang tapi tidak berfungsi, atau terpasang di lokasi yang tidak relevan dengan kebutuhan keamanan warga,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa sistem pengawasan digital harus dibarengi dengan pemeliharaan dan pengawasan teknis yang berkelanjutan. Banyak CCTV yang sudah terpasang namun tidak lagi aktif karena kendala jaringan, daya listrik, atau tidak adanya petugas yang memonitor secara rutin.
”Pemerintah harus memastikan setiap alat berfungsi optimal. Kalau sudah mati atau rusak tapi dibiarkan, itu sama saja tidak ada gunanya. Perlu ada sistem kontrol rutin dan laporan berkala dari kelurahan ke dinas terkait,” katanya.
Menurutnya, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program ini. Ia mendorong agar warga turut menjaga fasilitas yang sudah terpasang dan melaporkan jika terjadi kerusakan atau gangguan. “CCTV lorong bukan hanya milik pemerintah, tapi milik bersama. Kalau semua pihak peduli, lingkungan kita akan jauh lebih aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, PDIP Makassar akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada keamanan publik, termasuk peningkatan sistem digitalisasi pengawasan di tingkat lingkungan. “Makassar ini sudah kota besar. Keamanan tidak bisa lagi hanya bergantung pada patroli manual, tetapi perlu didukung sistem cerdas dan terintegrasi. CCTV lorong adalah bagian dari solusi menuju kota yang lebih modern dan aman,” tuturnya. (ita/rif)