SEKRETARIS Provinsi Sulsel Dr Jufri Rahman akhirnya membacakan jawaban gubernur atas sejumlah pandangan fraksi menegaskan bahwa kebijakan belanja pemerintah provinsi pada APBD 2026 akan difokuskan pada pelayanan publik dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik atau penambahan aset.
“Kebijakan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Fokus kami adalah manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar pembangunan fisik,”ujar Jufri Rahman.
Pemprov Sulsel juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Pembangunan ini dianggap sebagai pilar peningkatan pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Atas pandangan Fraksi Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan bahwa sektor pertanian dan perikanan akan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, dan penggunaan teknologi tepat guna.
Pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mewujudkan Sulsel yang tangguh, hijau, dan berdaya saing.
Pemprov telah menyalurkan alat dan mesin pertanian modern (alsintan) kepada kelompok tani untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya operasional.
Pada sektor perikanan, dilakukan revitalisasi pelabuhan perikanan, penyediaan bahan baku, serta pengembangan sistem logistik ikan berbasis digital.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan komitmen untuk menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal dengan RPJMD dan RKPD.
Pemerintah akan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, efisiensi belanja, dan pengendalian defisit secara berkelanjutan.
Pemprov juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi aset, digitalisasi pajak, serta peningkatan peran BUMD.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut disusun secara realistis dan berbasis data historis, bukan hanya optimisme fiskal.
Dalam bidang pendidikan, Pemprov mengalokasikan Rp884,65 miliar untuk pengelolaan pendidikan, termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di sejumlah kabupaten/kota, serta perluasan akses internet bagi sekolah di wilayah pedalaman.
Sementara di sektor kesehatan, program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diperluas untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta normalisasi sungai di daerah rawan banjir, termasuk di Kota Siwa, Kabupaten Wajo.
Pemprov juga menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi dengan alokasi anggaran lebih dari Rp6 miliar untuk pelatihan, bantuan peralatan, sertifikasi halal, dan dukungan kemasan produk.
Program pengentasan kemiskinan akan diperkuat melalui bantuan sosial adaptif, jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta perlindungan lansia dan disabilitas. (rif)
